Home / BERITA UTAMA / SUMUT

Senin, 12 Februari 2018 - 20:23 WIB

SPJB, Praktik Kotor Distributor

Penampakan di gudang Petrokimia Jalan Medan Kota Siantar saat pasokan pupuk bersubsidi baru tiba. (F: dok)

Penampakan di gudang Petrokimia Jalan Medan Kota Siantar saat pasokan pupuk bersubsidi baru tiba. (F: dok)

SIMALUNGUN

Lingkaran setan mafia pertanian makin tak karuan. Mancari inkam bak Macan lapar yang siap menerkam. Beragam cara dihalalkan, tak pernah peduli dampak negatif dirasakan banyak orang.

Begini gambaran kelam dunia pertanian yang disampaikan sejumlah pemilik kios pengecer pupuk bersubsidi se Simalungun. “Kami tak bisa berbuat apa-apa kecuali menuruti permintaan distributor membayar SPJB (surat perjanjian jual beli) yang sangat tinggi,” ungkap salah satu pemilik kios minta namanya tak dipublis, Senin (12/02/2018) sore.

Membayar SPJB masih menurut pria bulat ini menguraikan, tidaklah diatur dalam peraturan apa pun. Akan tetapi untuk menolak pembayaran, sama halnya dengan memutus hubungan dengan distributor. “Kalau kita tidak bayar SPJB, jatah pupuk bersubsidi yang harusnya ke kios kita tentunya akan distop. Ketimbang tak dapat jatah barang, terpaksalah kita membayar SPJB itu,” keluhnya.

Baca Juga :  Buka Musyawarah, Sabrina: Korpri Harus Jadi Pelopor Perubahan
IKLAN ADS

Pemilik kios se Simalungun yang ditaksir bisa mencapai 500 an bahkan lebih, keseluruhannya dikenakan biaya pembayaran menebus SPJB berpariasi, antara Rp1 juta hingga Rp3 juta. Jika dirata-ratakan di kisaran Rp2 juta perkios, maka praktik kotor distributor dalam pungli SPJB mencapai Rp1 miliar. “Inikan dana yang cukup besar dan rutin setiap tahun berlangsung. Tapi anehnya, praktik kotor distributor ini tak pernah menjadi perhatian pihak berwenang,” kesal pemilik rambut ikal sedikit panjang ini menutup pembicaraan.

Baca Juga :  Ini Dia Juara Lomba Cerita Wastra 2021 Tingkat Provinsi Sumut

Terpisah, Deni Kurnia Saragih, mengaku sangat kecewa dan menyayangkan praktik kotor distributor masih saja berlangsung terus menerus. “Dari lima tahun lalu ini sudah kita dengar. Sampai sekarang masih juga tetap nyaring membising ke telinga. Mau jadi apa bangsa ini kalau hal sepele begini tak mampu dituntaskan?” tanya Deni.

Baca Juga :  Ini Dia Juara Lomba Cerita Wastra 2021 Tingkat Provinsi Sumut

Masih menurut Deni, dengan membiarkan praktik kotor seperti ini, dunia pertanian akan terganggu. Petani sebagai komponen utama pengguna pupuk bersubsidi, juga pasti menanggung imbas negatifnya secara langsung. Deni berharap, aparat berwenang segera menyudahi praktik tak sehat tersebut. “Jangan tunggu lagi. Ayo bergerak membongkar pungli yang kita curigai hanya puncak gunung es yang paling kecil. Jangan-jangan, ada praktik lebih parah lagi di balik itu,” curiganya mengakhiri. (Ung)

Share :

Baca Juga

BERITA UTAMA

Dikabarkan Personilnya Terpapar Covid-19, Ini Kata Kajati Sumut

BERITA UTAMA

KPU Kembali Utus Anggota ke Malaysia Cek Soal Surat Suara Tercoblos

BERITA UTAMA

Cegah Covid-19 di Penjara, Ribuan Narapidana Bakal Dibebaskan 

SUMUT

Memperingati May Day, SP/SB dan Pemko Medan Gelar Senam Pagi Bersama

BERITA UTAMA

Eldin Divonis 6 Tahun Penjara, Gubsu: Lebih Baik Dihukum di Dunia daripada di Akhirat

SUMUT

Paskibra Sumut 2020 Dikukuhkan, Upacara HUT RI ke-75 Akan Digelar di Halaman Kantor Gubernur

BERITA UTAMA

Prediksi Barcelona vs Malaga 22 Oktober 2017

BERITA UTAMA

Ternyata, JR Saragih Tak Terkait Perkara Hukum