Home / BERITA UTAMA / SUMUT

Selasa, 17 April 2018 - 14:20 WIB

JR Saragih Dinonaktifkan?

JR Saragih, Bupati Simalungun (foto : int)

JR Saragih, Bupati Simalungun (foto : int)

SIMALUNGUN – Penonaktifan JR Saragih sebagai Bupati Simalungun setelah nanti menyandang status terdakwa atau divonis bersalah oleh pengadilan, terus menjadi perdebatan.

Pengamat hukum Sumut, Satria Muda Kencana menilai, JR Saragih walau sudah berstatus tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen negara, belum bisa dipastikan dapat dinonaktifkan sebelum adanya keputusan pengadilan yang inkra. “Terlalu dini kita membahas penonaktifan karena sampai hari ini yang bersangkutan (JR Saragi) belum berstatus hukum inkra. Masih tersangka. Belum pun didakwa beliau,” ujar Satria, Selasa (17/4) pagi.

Begitu pun masih kata Satria, mengacu Undang-undang Pemda tahun 2014, DPRD Simalungun sudah semestinya menindaklanjuti persoalan hukum JR Saragih di luar ranah hukum yang dilakukan Poldasu saat ini. “Termasuk pemerintah pusat bisa saja menyelidiki sendiri kasus yang menyeret JR Saragih. Hasilnya nanti tentu menjadi kesimpulan akhir apakah akan diberhentikan dari jabatan sebagai Bupati Simalungun, atau dinonaktifkan sementara,” sebut Satria.

Baca Juga :  Kombes Pol Valentino: Pembuatan, Perpanjangan SIM A & C Kini Sudah Bisa Dilakukan Melalui Smartphone
IKLAN ADS

Mengutip Undang-undang nomor 23 tahun 2014 sambung Satria, agak sulit menonaktifkan JR Saragih apabila hanya berkutat pada proses hukum di Poldasu. Ini alasan Satria seperti dikutipnya dsri UU Pemda tersebut. Pertama, Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia; (2)Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang menjadi terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sementara berdasarkan register perkara di Pengadilan. “Jadi belum mengena kepada JR Saragih sejauh ini. Bila mengacu hukum formil yang ada. Tapi jika hendak mengedepankan hukum positif, sepantasnya pemerintah pusat sudah mengambil langkah cepat agar masyarakat Simalungun tidak terbebani dengan kasus yang mlibatkan bupati mereka,” tandasnya.

Baca Juga :  Kombes Pol Valentino: Pembuatan, Perpanjangan SIM A & C Kini Sudah Bisa Dilakukan Melalui Smartphone

Terakhir, Satria berharap dan mengingatkan seluruh elemen masyarakat, untuk bisa menahan diri dengan tidak menimbulkan kegaduhan di tengah proses hukum yang masih berjalan.

Baca Juga :  Kombes Pol Valentino: Pembuatan, Perpanjangan SIM A & C Kini Sudah Bisa Dilakukan Melalui Smartphone

Seperti diketahui, JR Saragih sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Direktorat Kriminal Umum Poldasu terkait dugaan penggunaan dokumen palsu saat mencalonkan diri sebagai Gubernur Sumut. Sayangnya hingga kini kasus itu mandek seolah berhenti begitu saja. (Ung)

Share :

Baca Juga

BERITA UTAMA

Dua Pria Ini Dibekuk Saat Mencetak Uang Palsu Senilai Jutaan Rupiah di Deli Serdang 

BERITA UTAMA

Kadis Kesehatan Edwin Effendi Asyik Selfie di Sidang Kasus Dugaan Suap Dzulmi Eldin

BERITA UTAMA

Prediksi Udinese vs Juventus 22 Oktober 2017

BERITA UTAMA

Mulai Dari Pra Hingga Hari Ketiga Program TMMD, Rehab Mesjid Baiturrahman Capai 52 Persen

BERITA UTAMA

Ini yang Bikin Etnis Simalungun Marah

BERITA UTAMA

Warga Menyambut Suka Cita Tentara Membangun Desa

BERITA UTAMA

Gol…! Dana Aspirasi DPRD Simalungun Rp25 Miliar

BERITA UTAMA

Melalui Program TMMD, Warga Selama ini Kesulitan Melintas Kini Punya Akses Jalan Penghubung Desa tetangga