Home / BERITA UTAMA / SUMUT

Minggu, 29 April 2018 - 18:21 WIB

KPK Diminta Usut ‘DP’ Proyek di Siantar

SIANTAR | MU

Pengakuan petinggi dinas pengelola anggaran belanja modal di Pemko Siantar, harus menjadi perhatian serius Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menindaklanjutinya.

“Informasi ini harus menjadi perhatian KPK. Kalau bisa segera ditindaklanjuti. Kita berharap wali kota juga harus lebih dulu bereaksi soal ini,” kata warga Kota Siantar, Zulfadli, Minggu (29/04) sore.

Isu penerapan uang muka (DP) ini lanjut Zulfadli, memang sudah sejak lama terdengar. Akan tetapi, terbukti tak dapat dihapus acapkali masuk musim pembangunan. Padahal lanjut Zulfadli, pelaksanaan proyek diharapkan berkualitas sehingga memuaskan masyarakat.

Baca Juga :  Deal-dealan & Mil Besar, Kekuatan TS & Tosa Kelola Judi di Merek Tanah Karo

“Tapi dengan penerapan DP, hasil proyek selalu jauh dari harapan. Karena, pelaksanaannya selalu menyimpang. Hasil pekerjaan tak berkualitas. Yang dikejar Kuantitas saja soalnya,” sambung Zulfadli.

Tak semua pemborong masih Zulfadli, memiliki dana ready. Namun lantaran harus memenuhi DP untuk mendapat pekerjaan, kebanyakan pemborong meminjam dana talangan di bank konvensional. Tentunya pinjaman yang berjangka waktu, akan dikenakan bunga. Untuk menutupi bunga bank itulah mau tidak mau, pekerjaan proyek dilaksanakan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum.

Baca Juga :  Bisnis Lain Dibalik Judi Tembak Ikan, Medan "Surga" Narkoba

“Semisal, campuran semen yang harusnya 1 karung zak tertuang di RAB, di lapangan hanya seperampat karung zak saja dilaksanakan. Alhasil, hasil kerja jelas tak berkualitas. Siapa yang rugi. Kita juga sebagai masyarakat yang dirugikan,” cecar Zulfadli seraya berharap, cara lama ini hendaknya disudahi saja.

Baca Juga :  Sepekan Lebih Polsek Medan Tuntungan Selidiki Lokasi Judi Kelurahan Ladang Bambu

Seperti diketahui, publik dibuat heboh setelah muncul pengakuan salahseorang petinggi dinas di jajaran Pemko Siantar, tentang adanya kewajiban uang muka (DP) yang diberlakukan terhadap pemborong yang ingin mendapatkan paket proyek di dinas tersebut. Tak tanggung, DP itu bisa mencapai 10 hingga 15 persen dari nilai proyek yang diinginkan oleh pemborong. (ung)

Share :

Baca Juga

BERITA UTAMA

Informasi Merupakan Aset yang harus Dilindungi

BERITA UTAMA

Satgas TMMD Kodim 0203/Lkt Bersama Warga Rehab Mesjid Baiturrahman

BERITA UTAMA

Bersedia Kembali ke Barcelona

BERITA UTAMA

Prediksi pertandingan Napoli Vs Shakhtar

SEKITAR KITA

Tolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, Ini Kata Ketua Umum SBMI Merdeka

BERITA UTAMA

Pemasangan Besi Pondasi Untuk Jembatan 4

BERITA UTAMA

Celtic, Porto dan Basel tersingkir dari kualifikasi Liga Champions

BERITA UTAMA

Prediksi Real Madrid vs Eibar 23 Oktober 2017