Home / BERITA UTAMA / HUKUM

Kamis, 10 Mei 2018 - 14:22 WIB

Kasus JR Saragih jadi Kunci…!

MEDAN | MU – Hasil akhir dari Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) tahun 2018 kelak, akan sulit diterima sebagai proses demokrasi yang bersih dan adil. Bila saja, kasus pidana JR Saragih terus mandek.

“Apabila pelaksanaan Pilgubsu tahun 2018 selesai nanti, tapi kasus pidana JR Saragih tetap mandek, sulit bagi kita untuk mempercayai azas bersih dan adil telah dijalankan oleh para penyelengara. Dari tahapan awal sampai akhir. Ibarat sungai, jika di hulu dicemari maka akan merembet sampai ke hilir. Ini kata kuncinya,” sebut Sekjend Pendiri LSM Strategi, Al Husein, Kamis (10/05) pagi.

Sejak awal pencoretan JR Saragih dalam pencalonannya sebagai Gubernur Sumatera Utara, sambung Husein, publik dibikin geger. Komitmen penegakan hukum dan aturan oleh para penyelenggara, masih dianggap suci. Apalagi, disusul dengan penetapan JR Saragih sebagai tersangka, makin menguatkan hukum adalah panglima.

IKLAN ADS
Baca Juga :  Nyambi Jadi Perantara Jual-Beli Narkoba, Kuli Bangunan Ini Dituntut 8 Tahun Bui

“Naasnya, sekarang kasus itu seolah mandek. Alhasil, gugur nilai positif terhadap para penyelenggara Pilgubsu. Yang ada, kesannya seperti sandiwara. Ecek-ecek semua. Persepsinya jadi bersayap sekarang. Pencoretan JR Saragih, hanyalah akal-akalan. Penetapannya sebagai tersangka, sangat diragukan semata demi penegakan hukum,” curiga Husein.

Ssperti diketahui, JR Saragih dianggap tidak memenuhi persyaratan dalam pencalonannya sebagai Gubernur Sumatera Utara. Oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sumut, JR Saragih yang berpasangan dengan wakilnya Ance Selian saat itu, lantas dicoret. Pencoretan itu membuat kubu pasangan yang diusung koalisi Partai Demokrat dan PKB, ini memilih menggugat keputusan KPU tersebut. Gugatan JR Saragih awalnya dikabulkan oleh PTTUN Sumut. Kubu JR, diperbolehkan untuk melengkapi kekurangan berkas administrasi pencalonannya.

Konyolnya, setelah melengkapi kekurangan berkasnya, Gakkumdu malah menetapkan JR Saragih sebagai tersangka penggunaan dokumen palsu. Di mana, dokumen dimaksud, tanda tangan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jaksrta pada legalisir ijasah SMA JR Saragih, dianggap palsu. Kasus tersebut kemudian sempat diproses bahkan dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Sumut. Ironisnya, sampai sekarang kasus tersebut bak ilang ditelan bumi. (Ung)

Share :

Baca Juga

BERITA UTAMA

Miliki Suara Terbanyak Pada Pileg, Aulia Rahman Layak Dampingi Bobby di Pilkada Kota Medan 2020

BERITA UTAMA

Satgas TMMD Lanjutkan Bangun 3 Sasaran Fisik

BERITA UTAMA

salah Satu Kegiatan TMMD 103 Kodim 0203/lkt Info Terkahir Dalam Sepekan

HUKUM

Nyambi Jadi Bandar Sabu, Petani Asal Sunggal Dituntut 8 Tahun Penjara

BERITA UTAMA

Jalankan Tugas dan Tetap Produktif, Kapolda Sumut: Seluruh Personel Harus Bersiap Hadapi New Normal

HUKUM

Kasus Potong Jari, Hakim Ingatkan Saksi Laba dan Lagu Bila Terbukti Beri Keterangan Palsu Akan Dipidana

BERITA UTAMA

Meski Cuaca tak Mendukung ,Prajurit TNI Berjibaku Tuntaskan Sasaran Fisik Program TMMD

HUKUM

Dzulmi Eldin Bakal Jalani Sidang Perdana di Pengadilan Tipikor Medan