Home / BERITA UTAMA / HUKUM / SUMUT

Sabtu, 12 Mei 2018 - 13:16 WIB

Wali Kota Siantar Dipolisikan

SIANTAR | MU -Elemen masyarakat Simalungun, secara resmi membawa kasus penistaan suku yang diduga kuat melibatkan Wali Kota Siantar Hefriansyah Noor, masuk ke jalur hukum. Selain kepada Kapolres Siantar, laporan sama juga diteruskan kepada Kapoldasu serta Kapolri di Jakarta.

Kepada mediautama.news, inisiator Gerakan Simalungun Bangkit, Jan Wiserdo, mengutarakan tujuan pelaporan tersebut hanya demi penegakan hukum. “Kita negara hukum. Maka itu kita percayakan masalah ini diselesaikan pula lewat jalur hukum. Kami percaya aparat penegak hukum bisa menyelesaikan masalah ini hingga tuntas,” ujar Jan Wiserdo, Sabtu (12/05) pagi.

Selain Jan Wiserdo, sejumlah tokoh Simalungun ikut mendampingi penyerahan laporan tertulis yang diterima langsung oleh Kapolres Siantar AKBP Dodi Hermawan, Rabu kemarin. Dalam kesempatan itu, Kapolres Siantar menjamin akan menjaga profesionalitas serta netralitas sebagai aparat penegak hukum dalam proses selanjutnya. “Kita akan proses laporan sesuai aturan hukum yang berlaku,” janji Kapolres kepada delegasi Suku Simalungun kala itu.

Ditambahkan Jan Wiserdo, proses hukum yang ditempuh tidak mengganggu proses politis yang juga masih diharapkan untuk segera dijalankan oleh DPRD Siantar. “Ini proses yang berbeda. Proses di dewan tidak akan mengganggu proses di Kepolisian. Keduanya bisa berjalan di rel masing-masing. Kita juga berharap, proses di dewan segera dilaksanakan sesuai tuntutan Suku Simalungun seebelumnya,” tegas Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Simalungun Indonesia (KNPSI) tersebut.

Seperti diketahui sebelumnya, elemen masyarakat Suku Simalungun telah mendesak DPRD Siantar, menggunakan Hak Konstitusi demi menyikapi dugaan penistaan Suku Simalungun yang melibatkan Wali Kota Siantar Hefriansyah Noor. Ketua DPRD Siantar Marulitua Hutapea, saat menerima delegasi Suku Simalungun kala itu, juga telah berjanji akan menindaklanjuti tuntutan tersebut sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Namun dikarenakan jadwal dewan yang masih padat, tuntutan etnis Suku Simalungun masih tahap proses pembahasan di dewan.

IKLAN ADS

Sementara dugaan penistaan itu sendiri, muncul dari gambar kreatif panitia pelaksana perayaan Hari Jadi Kota Siantar ke 147 lalu. Walau gambar kretif yang dianggap menista suku warisan Raja Siantar Sangnawaluh Damanik telah direvisi, akan tetapi tak cukup mengobati kekecewaan di hati masyarakat Suku Simalungun sebagai tuan rumah si tanah Siantar. Kekecewaan itu berguling semakin bergejolak, ketika Wali Kota Siantar Hefriansyah Noor, enggan meminta maaf.

Bentuk gambar kreatif yang dianggap menista itu, disebabkan penonjolan tampilan rumah bolon yang sudah terbakar alias punah. Kemudian, di keliling rumah kebesaran dalam sejarah Simalungun itu, tampak pula tampilan sosok orang berpakaian adat mewakili 7 suku, tanpa Simalungun. Gambar kreatif itu, makin dianggap menista karena terdapat lagi tulisan ‘Siantar Kota Pusaka’ di sisi bawah rumah adat yang sudah terbakar itu.

Akumulasi dari keterwakilan sosok orang berpakaian adat Simalungun yang tak ditampilkan pada gambar, rumah bolon yang sudah punah dijadikan objek fokus pada gambar, serta tulisan Siantar Kota Pusaka yang menghiasi subjek gambar, memang sulit dibantah tanpa tujuan dan makna. Apalagi, gambar yang sempat nampil menghiasi baliho kota, ditarik panitia dan diganti dengan versi berbeda. Anggapan inilah yang lantas disimpulkan etnis Suku Simalungun sebagai bentuk penistaan, hingga mereka melakukan gugatan secara politis mau pun hukum.

Sayangnya, Wali Kota Siantar Hefriansyah Noor, belum mau ikut merasakan kesedihan dan kekecewaan masyarakat etnis Simalungun. Parahnya, Hefriansyah Noor menganggap itu bukan merupakan suatu kesalahan yang muncul dari keteledorannya sebagai wali kota. Padahal sebagai penanggungjawab pengguna anggaran dalam tiap program pemerintahan, wali kota harus ikut mempertanggungjawabkannya. Apalagi, sudah menyentuh sensitifitas suku. Semua masyarakat juga mengetahui, bahwa perayaan hari jadi sudah menjadi program tahunan Pemerintah Kota Siantar yang dibiayai oleh APBD. (Ung)

Share :

Baca Juga

BERITA UTAMA

TNI dan Warga Tanpa Kenal Lelah bekerja Membangun Sasaran Fisik di Dua Kecamatan

BERITA UTAMA

Sekda Langkat Resmi Buka TMMD Ke-103 Kodim 0203/Lkt

SUMUT

Gubsu Resmi Buka MTQ ke-37 Tingkat Provinsi di Tebing Tinggi

BERITA UTAMA

Pembukaan Jalan 5000 Meter,Satgas TMMD Kodim 0203/Lkt Kerahkan Beko

BERITA UTAMA

Akibat Depresi, Suami Kampak Leher Istri Hingga Tewas

BERITA UTAMA

Pasangan Usia Muda Ketangkap ‘SK’ di Penginapan

BERITA UTAMA

Mau Dikonfirmasi, Kapolres Humbahas ‘Kabur’ dari Ruangan Rapat

HUKUM

60 Gabungan Personil Polri Gelar Operasi Pemberantasan dan Pemusnahan Ladang Ganja di Wilkum Polres Madina