Resmi! Presiden Jokowi Putuskan Ibu Kota RI Pindah ke Kaltim

  • Bagikan
Ket foto: Presiden Joko Widodo (Jokowi) (BPMI Setpres/Kris)

mediautama.news – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya resmi memilih Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai ibu kota negara Indonesia yang baru. Hal itu diumumkan langsung di Istana Negara, Jakarta Pusat.

“Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur,” ujar Jokowi dikutip dari detik.com, Senin (26/8).

Turut mendampingi, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri ATR Sofyan Djalil, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Gubernur Kaltim Isran Noor.

Ket foto: Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Wapres Jusuf Kalla (kanan) dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil memberikan keterangan pers terkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara di Istana Negara, Jakarta. (Antara)

Pengumuman ini dilakukan oleh Jokowi usai menerima dua kajian yaitu soal hasil kajian struktur tanah dan dampak ekonomi dari pembangunan ibu kota baru. Sebanyak dua kajian itu diberikan oleh Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro pada Jumat tanggal 23 Agustus 2019.

Sebelum dua kajian itu disampaikan, Menteri ATR Sofyan Djalil sempat mengungkapkan bahwa ibu kota negara alias pusat pemerintahan yang baru di Kalimantan Timur.

Namun, Presiden Jokowi kala itu mengungkapkan belum ada keputusan karena masih menunggu dua kajian lagi dari Bappenas. Sekarang pemindahan ibu kota sudah diputuskan di Kaltim oleh orang nomor satu di Indonesia ini.

Usai memindahkan ibu kota nantinya, Jokowi pun memastikan bahwa Jakarta tidak akan dilupakan.

“Jakarta akan tetap menjadi prioritas pembangunan dan terus dikembangkan jadi kota bisnis, kota keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa berskala regional dan global,” ucapnya.

Sebelum mengumumkan secara resmi lokasi ibu kota baru, Jokowi juga telah meminta izin ke parlemen untuk memindah ibu kota.

Jokowi menyampaikannya dalam pidato kenegaraan dalam Sidang Bersama DPD dan DPR pada 16 Agustus 2019.

Setelah itu, dalam nota keuangan yang dibacakan dalam rangkaian acara hari itu di Komplek Parlemen, Jokowi juga menyatakan bahwa pemindahan ibu kota tidak akan menggunakan dana APBN secara besar-besaran. (DTC/INT/MU)

  • Bagikan