Home / HUKUM

Selasa, 3 Desember 2019 - 20:38 WIB

Dugaan Pembiaran Basis Judi Terbesar Marelan Sumut Berarti Aparat yang Berwenang Melanggar Tugas dan Fungsi?

Ket Foto : Polda Sumut. (Int)

Ket Foto : Polda Sumut. (Int)

MEDIAUTAMA.CO | Medan – Menanggapi tempat perjudian terbesar di Propinsi Sumatera Utara yakni yang berada di Jalan Marelan Pasar 7, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara.

Advokat Rion Arios Aritonang SH mengatakan, judi seperti narkoba sama-sama merusak tatanan masyarakat, termasuk masalah karakter dan mental sehingga sangat tidak baik kalau penyakit masyarakat ini (judi) dibiarkan.

“Perjudian ini harus sama penangannya dengan peredaran narkoba, jangan anggap peredaran narkoba dan judi itu bisa beda karena dia sejalan, biasanya pelaku narkoba itu tidak menutupi kemungkinan bermain judi,” ucap Rion.

Politisi PDI Perjuangan ini juga berharap agar aparat Polri dan TNI tidak membiarkan kegiatan judi.

“Jadi kita berharap kepada aparat penegak hukum Polri dan TNI untuk tidak membiarkan kegiatan – kegiatan judi bisa ada di tengah – tengah masyarakat (Medan,  Sumut), apalagi sekarang kami lihat sudah ada di warung – warung di tempat terbuka,” harapnya.

Baca Juga : Judi Marelan Pasar 7 Terbesar di Sumut Kebal Hukum, Warga Minta TNI/Polri Bersatu

Baca Juga : Judi Game Tembak Ikan Digerebek Polres Binjai, 11 Orang Diamankan 

Lanjutnya, “Jadi apabila ada, tanda kutip, pembiaran berarti penegak hukumnya melanggar tugas dan wewenangnya. Kita berharap penegak hukum kembalilah dengan tugas dan kewajibannya untuk menertibkan judi tersebut,” tegas Rion yang kemarin menjadi Penasihat Hukum (PH) Djarot Saiful Hidayat Anggota DPR RI.

IKLAN ADS

Rion Arios Aritonang SH yang berkantor di Jalan Marelan Kantor Advokat Rion Aritonang (KARA) menyampaikan juga, bahwa judi itu  dosa dan melanggar hukum. Makanya juga pemuka-pemuka agama harus ikut berperan dalam menertibkan judi.

Peran Walikota Medan 

Selain itu, Rion juga mengatakan bahwa Walikota Medan juga dapat berperan karena walikota lembaga eksekutif, berarti mempunyai perangkat yakni Kecamatan (Camat), Kelurahan (Lurah) serta Kepala Lingkungan (Kepling).

“Jadi kepling-kepling tersebut juga wajib berperan melaporkan adanya aksi perjudian di daerahnya dan aksi peredaran narkotika. Kepling harus aktif melapor. Jangan Kepling maupun Kelurahan seolah membiarkan perjudian, itu tugasnya,” tegas Rio, Senin (2/12/2019).

Tambahnya lagi, kalau kita serius menertibkan dan memberantas perjudian tanya aja Kepling, kenapa Keplinya diam, itu yang jadi tanda tanya.

“Maka hal dari itu kita tanya walikota, apakah ada instruksi dari Walikota kepada Kepling untuk mendiamkan maraknya judi. Dari instruksi itu seharusnya mereka bisa melaporkan,” bebernya.

Menurut Rion SH lagi, Walikota Medan bisa meninstruksikan Kepolisian (Polres Pelabuhan Belawan, Poldasu dan TNI (Lantamal Belawan/Kodam I/BB).

“Bisa, itukan sebenarnya sudah kesepakatan bersama yakni Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Kota maupun Provinsi dan Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) itu sudah ada kesepakatannya. Jadi tidak perlu harus bentuk tim lagi, itu gak perlu, memang sudah ada tinggal bergerak untuk memberantas Judi,” pungkasnya.

 

(TIM)

Share :

Baca Juga

HUKUM

Terbukti Jadi Perantara Jual-Beli Sabu 98,3 Gram, Ucok Divonis 10 Tahun Bui 

HUKUM

Kantor LBH Medan Dilempar Bom Molotov, Polisi Buru Dua Pelaku

HUKUM

Polrestabes Medan Ungkap Motif Pembunuhan Wanita di Bandar Baru oleh Selingkuhan

BERITA UTAMA

Dituding Lakukan Penistaan, Youtuber ‘Aleh Aleh Khas Medan’ Kembali Dilaporkan ke Polisi

HUKUM

Hakim Tolak Eksepsi Joni, Sidang Kepemilikan Softgun Dilanjutkan

HUKUM

Tempo 6 Jam, Polres Siantar Ciduk 4 Tersangka Sabu dan Ganja

HUKUM

Mantap, Polsek Medan Kota Amankan Pelaku Jambret

HUKUM

Pria Warga Medan Amplas Menangis Dihukum 4 Tahun Penjara Kasus Narkoba