Home / POLITIK / SUMUT

Rabu, 15 Januari 2020 - 16:10 WIB

Sepakat Tolak Alih Fungsi Hutan Lindung Mangrove, Ini Kata Komisi II DPRD Medan

MediaUtama | Medan – Komisi II DPRD Medan sepakat menolak rencana pemerintah Kota Medan melakukan alih fungsi hutan lindung mangrove yang masih banyak tumbuh di daerah pesisir seperti Seruai, Belawan Indah dan kawan Siombak, Kecamatan Medan Belawan.

Penolakan ini langsung diutarakan Ketua Komisi II DPRD Kota Medan, Aulia Rachman didampingi anggota komisi II lainnya, Rabu (15/01/2020) di ruangan komisi II Lantai 3 Gedung DPRD Kota Medan.

“Pemko Medan sudah seharusnya meninjau langsung ke lokasi yang masih ditumbuhi tanaman hutan lindung mangrove, yang diperkirakan akan habis jika tidak dirawat dan diantisipasi,” kata Ketua Komisi II DPRD Medan, Aulia Rahman.

Menurutnya, tanaman mangrove harus dilindungi karena memiliki kemampuan menghalau terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim, serta mencegah abrasi serta dapat menetralisir bahan kimia yang terbuang dan bercampur ke laut.

“Kita apresiasi teman-teman anggota DPRD Kota Medan yang masih mau menyuarakan agar Pemko Medan tidak mengalihfungsikan hutan lindung Mangrove di Belawan kawasan Medan Utara. Keberadaannya harus tetap dipertahankan sebagai tatanan ekosistem dan dijadikan destinasi wisata alam, khususnya di wilayah Medan Utara,” kata Politisi dari Partai Gerindra Kota Medan ini.

Aulia Rahman juga mengatakan bahwa dalam pemandangan umum Fraksi yang disampaikan oleh Fraksi Partai Hanura-PSI-PPP (HPP) DPRD Medan yang dibacakan oleh Hendra DS saat rapat paripurna dewan di gedung DPRD Medan, Senin (13/1/2020) siang kemarin terhadap Ranperda 13 Tahun 2011 tentang perubahan Perda No.13 Tahun 2011 tentang rancangan tata ruang wilayah (RTRW) kota Medan Tahun 2011 – 2031 yang disebutkan bahwa kalaupun harus dilakukan perubahan upaya mendorong pertumbuhan kawasan Medan Utara namun, tidak boleh mengorbankan kawasan lindung hutan Mangrove.

IKLAN ADS

“Saya selaku ketua Komisi II, berbicara penolakan pengalihfungsian Hutan Lindung Mangrove setelah teman-teman di Komisi II DPRD Medan setuju dan sepakat untuk menolak,” tegas Politisi asal dapil Medan Utara ini.

Sementara itu, Wibi Nugraha, Pegiat Pecinta Rumah Mangrove yang saat itu datang ke komisi II DPRD Medan kepada wartawan mengaku sangat mengapresiasi langkah wakil rakyat di Komisi II DPRD Medan dan Fraksi HPP DPRD Medan yang dengan tegas menolak rencana pemerintah Kota Medan untuk melakukan pengalihfungsian hutan lindung Mangrove yang ada di kawasan Medan Utara-Belawan.

Menurut Wibi, Pemko Medan perlu melakukan kunjungan kerja langsung ke lokasi Danau Siombak atau daerah di kawasan Medan Utara-Belawan yang diketahui keberadaan hutan lindung Mangrove sangat dibutuhkan untuk keseimbangan alam, mencegah abrasi serta seluruh ekosistem yang ada hidup tergantung kepada hutan lindung Magrove.

“Menurut saya hutan lindung mangrove merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Keberadaan hutan mangrove mampu mengendalikan ekosistem alam dan menyaring limbah-limbah yang tumpah ke air laut. Mangrove memiliki akar nafas yang mampu menetralisir zat-zat berbahaya yang tercampur ke air laut,” terang Wibi.

Dijelaskan lagi, mangrove dapat tumbuh setinggi 1 CM memakan waktu 3 bulan. Mangrove purba sudah lama ada dan tumbuh di kawasan Medan Utara. Batangnya sering disebut kayu laut yang sangat kuat dan tahan. 

 

(MU-06)

Share :

Baca Juga

PEMERINTAHAN

Reses H Mahmud SE di 3 Desa, Pemdes Sampaikan Aspirasi Skala Prioritas

SUMUT

Bahas Penanganan Covid-19, Gubsu Minta Bantuan dan Perhatian Pemerintah Pusat

BERITA UTAMA

Jenasah Kakak Ipar Ditemukan Terkubur, Manik Buru-buru Bunuh Diri

SUMUT

Pelajar di Madina Sumut Panjat Jembatan Mangkrak demi Sampai ke Sekolah

SUMUT

Pertemuan Camat dan Lurah se-Kota Medan, Gubernur: Ingatkan Warga Protokol Kesehatan

SUMUT

455 Ribu KK di Sumut dapat Bansos Beras, Muhadjir Effendy Pastikan Kualitas Beras Sesuai Standar

POLITIK

Wakil Sekretaris DPD Gerindra Sumut, Muhammad Reza Tanjung SE Mendukung Rahmad Rayyan Nasution Maju Menjadi Bupati Madina

BERITA UTAMA

Jadi PR Walikota Medan dan Wakilnya Periode Mendatang, ‘Bang Aman’ Berharap BPJS Bisa Gratis