Home / PERISTIWA / SEKITAR KITA / VIDEO

Senin, 20 Januari 2020 - 15:20 WIB

Dinilai Rugikan Pihak Buruh, APBD-SU Tolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

MediaUtama | Medan – Sejumlah elemen serikat buruh yang tergabung dalam Aliansi Pekerja Buruh Daerah Sumatera Utara (APBD-SU) menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

Elemen buruh yang tergabung dalam APBD-SU itu antara lain, Serbundo, SBMI Merdeka, SPN Sumut, FSPMI-KSPI Sumut, F.SP.LEM-KSPSI Kabupaten Deli Serdang, SBBI, KSBSI SUMUT, FSPI-KPBI, OPPUK, SBMI SUMUT, SPR Sejahtera.

APBD-SU menilai kebijakan hanya berpihak kepada kepentingan investor serta merugikan kelompok pekerja khususnya para buruh.

“Aturan itu sangat merugikan buruh. Seperti perubahan waktu kerja, status dan penghapusan pesangon bagi pekerja yang terkena PHK. Karena itu kami menolak aturan yang sedang diusulkan pemerintah itu,” ujar Koordinator APBD-SU Natal Sidabutar kepada sejumlah awak media, Senin (20/1/2020).

Natal mengungkapkan, buruh akan menggelar aksi demonstrasi untuk meminta pengkajian kembali RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

“Ini aturan yang mengelabui para pekerja. Terlihat dari hilangnya sanksi pidana kepada para pengusaha yang melanggar aturan,” katanya.

Baca Juga :  Pematangsiantar Gempar, Istri Mantan Sekda Ditemukan Tewas dengan Darah Berceceran

Baca Juga : 

Tolak Omnibus Law, Buruh Seluruh Indonesia Lakukan Aksi Unjuk Rasa Serentak

Menolak Omnibus Law, Buruh Kota Medan Akan Aksi ke Kantor Gubsu dan DPRD-SU

IKLAN ADS

Natal merinci, ada sejumlah poin yang menjadi perhatian utama APBD-SU. 

Pertama, menyangkut penerapan upah. Yakni skema upah per jam pada jenis pekerjaan tertentu dan paruh waktu.

Dalam hal ini, memberi peluang pengusaha menerapkan pekerjaan paruh waktu pada semua bidang kerja yang ada dalam satu perusahaan. Sebagaimana halnya penerapan jenis pekerjaan yang dapat dibuat dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) selama ini.

Kedua, penjelasan mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK) belum merinci atau belum ada penetapan besaran pesangon yang akan diberikan bagi pekerja. Sementara besaran nilai pesangon sesungguhnya menjadi hal krusial yang dipersoalkan pekerja. 

Besar kemungkinan, nilai besaran pesangon akan turun dari yang sebelumnya, jika melihat dari jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) yang didengungkan pemerintah, berupa cash benefit (imbalan tunai), vocational training (pelatihan kejuruan) dan job placement access (akses penempatan kerja).

Ketiga, dalam hal waktu kerja. Disebutkan waktu kerja paling lama 8 jam dalam 1 hari. Artinya pemerintah memberi ruang bagi pengusaha untuk mempekerjakan buruh kurang dari 8 jam dalam 1 hari.

“Hal ini tentu akan berdampak pada besaran upah yang akan diterima pekerja setiap bulannya dan juga berdampak pada status kerjanya dalam perusahaan,” pungkasnya.

 

Baca Juga :  Pematangsiantar Gempar, Istri Mantan Sekda Ditemukan Tewas dengan Darah Berceceran

(MU/Red)

Share :

Baca Juga

BERITA UTAMA

Panggilan Masuk Ke Hape, Pak RT dan Keluarga Selamat dari Maut

SEKITAR KITA

Kapoldasu Jenguk dan Berikan Tali Asih Kepada 2 Polisi Korban Penganiayaan

SEKITAR KITA

AKBP Horas Tua Silalahi Terima Kunjungan Silaturahmi DPD KNPI Kabupaten Madina

SEKITAR KITA

Polsek Medan Baru Terima Bantuan Masker dari Konjen RRT 

SEKITAR KITA

Peduli dengan Pengendara, Ini yang Dilakukan Personil Polres Madina 

HUKUM

Mantan Artis KDI 3, Rames Ikut Bebas dari Lapas Tanjung Gusta Medan

ASAHAN

Hari Kedua Pencarian, Dua Remaja yang Hanyut di Sungai Silau Beting Kisaran Belum Ditemukan

SEKITAR KITA

Kapolres Rohul Pimpin Apel Pengamanan Penetapan Bapaslon Bupati dan Wakil Bupati Rohul