Home / HUKUM / KORUPSI

Kamis, 30 Januari 2020 - 21:08 WIB

Kasus OTT Pungli BPKAD di Siantar, Saksi Sebut 15 Persen Dirumuskan Dalam Rapat

MediaUtama | Medan – Sidang lanjutan kasus OTT Pungli Uang Insentif dan Lembur Triwulan I sebesar Rp186 juta bagi para ASN dan Honor BPKAD Pematang Siantar dengan terdakwa Kaban dan Bendahara Pengeluaran Badan Pengelola Keuangan Aset dan Daerah (BPKAD), Adiaksa Purba dan Erni Zendrato, kembali berlangsung di Cakra 4 Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, Kamis (30/01/2020).

Dalam persidangan itu, dihadiri empat saksi secara terpisah, yakni Kabid Pendapatan I BPKAD Pematang Siantar, Subrata Nata, Kabid Akuntansi BPKAD, Viktor Mangapul Pardosi, Sekretaris BPKAD Pematang Siantar, Kurnia Lismawati, Kabid Pengelolaan Keuangan Daerah BPKAD, Alwi Adrian Lumbangangaol. 

Keempatnya, mengaku pemotongan pungli sebesar 15 persen dibicarakan dalam rapat kerja yang berlangsung di ruang kerja kaban.

Waktu itu, Kaban BPKAD Pematang Siantar Adiaksa memanggil para Kabid. “Dan yang memanggil waktu itu saya baik itu secara lisan maupun telepon,”ujar Sekretaris BPKAD Pematang Siantar Kurniawati.

Lanjut Kurnia, kalau untuk Bendahara Pengeluaran BPKAD Pematang Siantar Erni Zendrato datang belakangan karena nantinya uang tersebut diserahkan kepadanya.

“Jadi dia datang belakangan karena uang itu diserahkan kepadanya,” ujarnya.

Namun waktu itu, Adiaksa mengatakan mohon bantuan untuk menutupi biaya yang tidak ditanggung anggaran (non bugter). Tapi Kurnia tidak mengetahuinya.

Mengenai apakah Erni juga menyarankan 15 persen, Kurnia mengatakan sifatnya hanya menguatkan saja. “Erni mengatakan bu 15 persen kan, lalu saya jawab iya,”ucap kurnia.

Sementara itu, Subrata Nata mengatakan bahwa perkiraan yang biaya tak ditanggung seperti iklan, papan bunga maupun kegiatan lainnya. “Asumsi saya seperti itu namun apakah benar demikian ia pun tak tahu,” ujarnya.

Baca Juga : 

IKLAN ADS

Suap Bupati Pakpak Bharat, 2 Rekanan dan 1 ASN Dituntut Masing-Masing 2 Tahun Penjara

Setahun Buron, Kejatisu Amankan Direktur MMC di Jakarta

Selain itu, lanjut Subrata mengatakan selama menjabat selaku Kaban BPKAD Pematang yang menjabat semenjak 2012, telah menerima penghargaan seperti WTP 2014.

Dalam persidangan itu, Saksi Pardosi sempat ditegur majelis hakim karena ia mengatakan lupa-lupa ingat dalam rapat kerja awal tahun BPKAD.

Tapi setelah ditegur mengatakan bahwa memang benar ada permohonan pemotongan 15 persen. Namun sifatnya mohon bantuan, tapi kalau kami di jajaran bawah adalah perintah.

“Itu perintah Pak, begitulah kami mengartikannya, meski walau tak memberi belum ada yang terkena sanksi,” ucapnya lagi.

Sementara itu, Alwi mengatakan juga sama dengan ketiga saksi lainnya ia bersama jajaran dibawahnya mengumpulkan uang dan diserahkan kepada Erni. 

Masih di dalam persidangan, Adiaksa membenar apa yang disampaikan saksi, sedangkan Erni sempat memprotes keterangan Pardosi dan Subrata yang mengatakan ia juga memerintahkan pemotongan 15 persen. Sebab ia tidak pernah mengatakan hal itu. 

 

(MU-06

Share :

Baca Juga

HUKUM

Terkait Pemalsuan Uang, Tiga Warga Medan Divonis 18 Bulan Penjara

HUKUM

Kabar Pemberitaan Jaksa Tapsel Pukul Terdakwa Pakai Senpi, Ini Kata Kejati Sumut

HUKUM

Terdakwa Fuseng Akui Uang ‘Koin’ untuk Bupati Pakpak Bharat via David Anderson

BERITA UTAMA

Perkosa Istri Teman, Pria di Aceh Ditangkap Polisi

BERITA UTAMA

ILAJ Apresiasi Profesionalitas Wartawan, Kapolres Ditenggat 1 X 24 Jam Identifikasi Kasus Pengeroyokan Jurnalis Siantar

HUKUM

Sri Lanka Tahan 18 Orang dalam Penggerebekan soal Bom Paskah

KORUPSI

Sidang Lanjutan Kasus Dugaan Korupsi Skandal Pembelian MTN, Ini Kata Saksi Ahli Atja Sondjaja

HUKUM

Bikin Onar di Kuta Bali, WN Australia Ditangkap Polisi