Home / BERITA UTAMA / NASIONAL

Minggu, 2 Februari 2020 - 13:46 WIB

Mendagri Wajibkan Pemda Buat Program Pemberdayaan Perempuan dan Anak

MediaUtama | Jakarta – Menteri Dalam Negeri Prof. H. M. Tito Karnavian Ph.D., mewajibkan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk membuat Program Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

Hal itu dikuatkan dengan dikeluarkannya Surat Edaran (SE) Nomor 460/813/SJ yang ditujukan kepada Gubernur dan SE Nomor 460/812/SJ tanggal 28 Januari 2020 yang ditujukan kepada Bupati/Walikota seluruh Indonesia. Demikian disampaikan Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Bahtiar di Jakarta, Minggu (02/02/2020).

“Ini bentuk dukungan Kemendagri terhadap upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dikoordinasikan oleh Kementerian PPA,” kata Bahtiar. 

Bahtiar menambahkan, upaya tersebut harus didukung secara nasional termasuk Pemda provinsi dan Pemda Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, Kemendagri sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai koordinator dalam pembinaaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah mendukung penuh usaha tersebut.

Baca Juga : 

Mendagri: Anjungan Dukcapil Mandiri Bisa Cegah Korupsi

Mendagri Apresiasi Pemprov Jatim atas Inisiatif Penggunaan ADM

“Di antaranya dengan memberikan arahan kepada Pemda, agar Pemda menyiapkan program kegiatan dan pembiayaan dari APBD. Di daerah juga harus dibentuk unit pelaksana teknis untuk melaksanakan tugas tersebut. Hal itu dilakukan semata-mata untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat khususnya perempuan dan anak,” kata Bahtiar.

Di samping itu, Surat Edaran tersebut, kata Bahtiar, juga sebagai bentuk respon cepat Kemendagri dalam melaksanakan arahan Presiden dan mendukung upaya Kementerian PPA.  

Bahtiar menekankan, menyoal pencegahan dan penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak melibatkan banyak pihak. Untuk itu, seluruh jajaran pemerintahan baik pusat maupun daerah harus bergerak bersama.

“Mulai pusat hingga tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan bahkan hingga tingkat dusun, kampung, RW dan RT. Selain itu, perlu dukungan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, cendekiawan dan pemuda, juga dukungan pers/media, termasuk aparat penegak hukum,” ujarnya.

IKLAN ADS

Sesuai tugas Kemendagri dalam melakukan Binwas (pembinaan dan pengawasan) kepada Pemda, maka Kemendagri:

Pertama, mengarahkan Pemda agar ada unit kerja SKPD yang melayani hal tersebut.

Kedua, ada program Pemda terkait program tersebut.

Ketiga, ada anggaran di tingkat Pemda.

Keempat, seluruh aparat Pemda diminta untuk mendukung upaya PPA tersebut.

Dijelaskan Bahtiar, Mendagri meminta agar seluruh Pemda mendukung berbagai upaya pemberdayaan dan perlindungan anak. Pasalnya, hal tersebut sejalan dengan program prioritas Presiden 5 tahun ke depan. 

“SDM perempuan dan anak harus dilindungi, selain bentuk perlindungan hukum dan HAM kepada perempuan dan anak, juga sebagai bentuk proteksi terhadap perempuan dan anak sebagai aset utama dan sumber daya utama menjadi kekuatan untuk membangun bangsa dan negara.

Lanjut dikatakan Bahtiar, suatu bangsa akan punah secara perlahan, jika kaum perempuan dan anak di negara tersebut tak terlindungi keberlangsungan hidupnya.

“Jadi ikhtiar tersebut wajib diupayakan secara serius bersama seluruh pihak,” pungkas Bahtiar.

 

Sumber : Puspen Kemendagri

Share :

Baca Juga

BERITA UTAMA

11 Sasaran Fisik Satgas TMMD Ke-103 Kodim 0203/Langkat Kerjakan di Dua desa

BERITA UTAMA

Jembatan Ukuran 10M x 5M Telah Selesai 18 Persen

NASIONAL

Habib Rizieq Shihab Tiba di Indonesia, Disambut Ribuan Umat di Bandara

BERITA UTAMA

Produksi 220 Butir Ekstasi, Ho Cum Lim Divonis 16 Tahun Penjara

BERITA UTAMA

Apel Rutin Pagi Dilaksanakan Satgas TMMD 103 Kodim 0203/lkt

BERITA UTAMA

Amankan Natal di Danau Toba, Polres Simalungun Kerahkan 900 Polisi

BERITA UTAMA

RAPI Siantar Kerahkan Repeater dalam Proses Pencarian Korban KM Sinar Bangun

BERITA UTAMA

Pandemi Covid-19 Memiliki Dampak Negatif Bagi Buruh, Gindo Nadapdap: Bagaimana Menyelamatkan Buruh dan Keluarganya?