Home / SEKITAR KITA / SUMUT

Senin, 10 Februari 2020 - 22:09 WIB

GAPBSI Bakal Gelar Demo Tolak Omnibus Law di DPRD Sumut 

MediaUtama | Medan – Sejumlah serikat Pekerja/Buruh yang tergabung dalam Gabungan Serikat Pekerja/Buruh Indonesia (GAPBSI) Kota Medan akan menggelar demonstrasi menolak Omnibus Law di DPRD Provinsi Sumatera Utara pada Rabu 12 Februari 2020.

Gabungan Serikat Pekerja/Buruh Indonesia (GAPBSI) Kota Medan mengatakan sekitar 5 ribu yang bakal ikut aksi menolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

“Sekitar 5 ribu massa pada hari Rabu 12 Februari 2020, dimulai 07.00 WIB sampai 18.00 WIB, kami akan bergerak dari Bundaran Kawasan Industri Modern (KIM) II menuju gedung DPRD Sumut,” ujar GAPBSI Kota Medan dalam konferensi pers di Bundaran Kawasan Industri Modern (KIM) II. Senin (10/02/2020).

Adapun Serikat Pekerja/Buruh yang tergabung dalam GAPBSI yakni, F SP LEM KSPSI Kota Medan, SBNI Kota Medan, F SPTI KSPSI Kota Medan, SBSI Kota Medan, BUPELA Indonesia, F KEP KSPSI Kota Medan, F SB KIKES KSBSI Kota Medan, PPMI Kota Medan, F SB GARTEKS KSBSI Kota Medan, KAHUT Kota Medan, SBMI Merdeka, F SP RTMM KSPSI Kota Medan, F LOMENIK KSBSI Kota Medan, KBI Kota Medan, SBSU.

Dalam RUU Cipta Lapangan Kerja, GAPBSI menilai bahwa banyak yang akan disasar oleh Omnibus Law diantaranya Fleksibilitas hubungan kerja yang semangkin lentur, padahal saat ini saja pekerja/buruh tidak lagi memiliki kepastian kerja akibat sistem hubungan kerja yang longgar dalam PKWT dan Outsourcing.

Selain itu, permasalahan pengupahan yang akan mengadopsi adanya upah per jam yang berpotensi akan menghilangkan perlindungan dalam bentuk upah minimum, apalagi menghilangkan sanksi pidana bagi pelanggaran pembayaran upah di bawah ketentuan.

Baca Juga : 

Tolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, Ini Kata Ketua Umum SBMI Merdeka

Omnibus Law ‘Cilaka’, Teror Nyata untuk Rakyat dan Lingkungan

IKLAN ADS

Tak hanya itu, GAPBSI juga mengatakan bahwa kehadiran Omnibus Law juga dapat mengurangi nilai kompensasi PHK dan membebaskan Tenaga Kerja Asing (TKA) unskil. 

Atas beberapa hal tersebut diatas, maka sudah jelas dan terang benderang bahwa Omnibus Law akan menjadi karpet merah bagi investor dan kuburan bagi pekerja/buruh. 

Sehubungan dengan itu, maka kami GAPBSI Kota Medan menyampaikan sikap yakni Keluarkan Cluster Ketenagakerjaan dari RUU Cipta Lapangan Kerja dalam Omnibus Law, Serikat Pekerja/Buruh harus dilibatkan setiap pembuatan regulasi ketenagakerjaan dan jangan jadikan Pekerja/Buruh menjadi  tumbal dengan dalih Investasi.

Sementara itu, Rintang Berutu SH selaku Ketua Umum Serikat Buruh Merdeka Indonesia (SBMI) yang tergabung di GAPBSI mengatakan SBMI Merdeka akan terus menyuarakan penolakan terhadap Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

“Karena Undang-Undang yang akan digodok di DPR RI ini sudah pasti akan memperburuk nasib buruh,kenapa?. karena akan ada beberapa pasal yang menyangkut hak-hak buruh akan terganti ke hak yang lebih buruk,” kata Ketua Umum SBMI, Rintang Berutu SH.

Lanjut dikatakan Ketua Umum SBMI, seperti perhitungan pesangon yang diperkecil, sistem kerja per jam serta penempatan buruh outsourcing  dibebaskan hingga ke pekerjaan ini.

“Intinya, SBMI bersama aliansi akan tetap berjuang untuk mempertahankan hak-hak buruh,” tegas Rintang Berutu SH.

 

(MU-06)

Share :

Baca Juga

SEKITAR KITA

Pencapaian Kinerja Kejari Medan Sepanjang 2020, 7 Pelaku Narkoba Dituntut Mati

SEKITAR KITA

Ibu Asuh Polwan RI Ceramah Anti Narkoba dan Anti Radikalisme

BERITA UTAMA

PWI dan PT JAPFA Gelar UKW di Parapat

SEKITAR KITA

Ketum Pemuda Merga Silima Minta Maaf Atas Keributan di Tempat Hiburan Malam

SEKITAR KITA

Sosok Pemimpin yang Dikagumi Warga, AKBP Ikhwan Lubis Jabat Kapolres Batubara

BERITA UTAMA

Siantar makin Bergejolak: Pedagang Tutup Jalan Masuk Inti Kota

BERITA UTAMA

Kos-kosan masih Aman jadi Tempat Eksekusi Syahwat

SEKITAR KITA

Kemenkumham Sumut Beri Remisi Natal Bagi 2.518 Napi, 76 Orang Langsung Bebas