Home / NASIONAL

Kamis, 10 Desember 2020 - 11:55 WIB

Jokowi: Tugas Menko Polhukam Selesaikan Kasus HAM Masa Lalu

Ket Foto : Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Menko Polhukam Mahfud MD (kiri) saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (14/11/2019). (Antara)

Ket Foto : Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Menko Polhukam Mahfud MD (kiri) saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (14/11/2019). (Antara)

MediaUtama | Jakarta – Presiden Joko Widodo telah memerintahkan kepada Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD untuk segera menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Hasil penyelesaian kasus HAM itu, kata Jokowi, harus bisa diterima semua pihak dan dunia internasional.

“Melalui Menko Polhukam saya tugaskan agar penyelesaian masalah HAM masa lalu terus dilanjutkan,” ujar Jokowi dalam Peringatan Hari HAM Sedunia 2020 yang disiarkan secara daring lewat Facebook, Komnas HAM dilansir dari CNNIndonesia.com, Kamis (10/12/2020).

Jokowi menyatakan bahwa pemerintah tidak pernah berhenti menuntaskan kasus pelanggaran HAM masa lalu secara bijak dan bermartabat.

Menurutnya, pemerintah memiliki komitmen yang sama bahwa penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM merupakan pilar penting bagi Indonesia menjadi bangsa yang lebih beradab, lebih tangguh, dan lebih maju.

“Pemerintah tidak pernah berhenti untuk menuntaskan masalah HAM masa lalu secara bijak dan bermartabat,” kata Jokowi.

IKLAN ADS

Dia berkata, seluruh elemen harus bekerja sama menyelesaikannya dan mencurahkan energi untuk kemajuan bangsa.

Sejak periode pertama, Jokowi belum menepati janji yang tertuang dalam program Nawacita. Salah satu poin yang dijanjikan Jokowi yakni penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Bahkan dalam janjinya itu, Jokowi menyebutkan kasus-kasus yang bakal diselesaikan selama masa pemerintahannya.

“Berkomitmen menyelesaikan secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu yang sampai dengan saat ini masih menjadi beban sosial politik bagi bangsa Indonesia seperti: Kerusuhan Mei, Trisakti, Semanggi 1 dan 2, Penghilangan Paksa, Talang Sari-Lampung, Tanjung Priok, Tragedi 1965,” demikian bunyi poin keempat Nawacita tersebut.

[MU/CNNI]

Share :

Baca Juga

NASIONAL

Kebakaran Gedung Kejaksaan Agung, Komisi Kejaksaan Minta Kejagung Lakukan Sejumlah Hal Ini

BERITA UTAMA

524 Pendaki Gunung Tak bisa Turun

NASIONAL

Kapolri Copot Jenderal Pembuat Surat Jalan Djoko Tjandra

NASIONAL

Dirawat 17 Hari karena Corona, Kondisi Wali Kota Bogor Bima Arya Membaik

BERITA UTAMA

Jokowi dan Delegasi Simalungun Dukung Palestina

NASIONAL

Gubernur Kaltara Usulkan Peningkatan Status Kecamatan Tanjung Selor Menjadi Kota

NASIONAL

Bazar Buku Terbesar di Dunia “Big Bad Wolf” Hadir Kembali di Kota Medan

NASIONAL

Pemerintah Kembali Kampanyekan Masker Mulai 7 September