Simalungun, Mediautama.news – Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, meminta seluruh aparatur pemerintah memastikan setiap program, penggunaan anggaran, dan pelayanan publik berjalan sesuai ketentuan hukum guna mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, dan bebas korupsi.
Hal itu disampaikan saat membuka kegiatan Penguatan Kepatuhan Hukum (Legal Compliance) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kantor Bupati Simalungun, Pematang Raya, Rabu (21/10/2026).
Anton menegaskan, kepatuhan hukum bukan sekadar memenuhi persyaratan administrasi, tetapi memastikan setiap keputusan dan tindakan pemerintahan sesuai peraturan perundang-undangan.
Ia juga mengingatkan bahwa persoalan hukum dapat muncul akibat kelalaian, ketidakcermatan, dan lemahnya pengawasan. Karena itu, pimpinan perangkat daerah, camat, dan pangulu diminta menjalankan tugas sesuai kewenangan dan prosedur yang berlaku.
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Muhibuddin, Wakil Bupati Simalungun Benny Gusman Sinaga, Kepala Kejaksaan Negeri Simalungun Munawal Hadi, Sekda Mixnon Andreas Simamora, serta jajaran Pemkab Simalungun.
Dalam kegiatan itu, Muhibuddin memberikan penerangan hukum kepada jajaran pemerintah daerah untuk memperkuat pemahaman aparatur dan mendorong birokrasi yang profesional serta bertanggung jawab.
Muhibuddin menekankan, bahwa keberhasilan pemerintahan tidak hanya diukur dari terlaksananya program, tetapi juga dari integritas, keteladanan, dan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
Di akhir acara, Bupati Simalungun menyerahkan plakat kenang-kenangan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sebagai simbol penguatan sinergi antarlembaga dan foto bersama.(Sim1)
Editor: AR Manik
