Jakarta, Mediautama.news – Perdana Menteri Prancis Francois Bayrou resmi lengser setelah kalah dalam pemungutan suara mosi tidak percaya di parlemen pada Senin (8/9/2025).
Sebanyak 364 anggota parlemen menyatakan menolak Bayrou, sementara 194 anggota mendukungnya. Jumlah tersebut jauh melampaui ambang batas 280 suara yang diperlukan untuk meloloskan mosi tidak percaya.
Menjelang pemungutan suara, Bayrou sempat menegaskan bahwa meski parlemen dapat menjatuhkan pemerintahannya, mereka tidak bisa menghapus kenyataan.
“Realitas akan tetap tak tertahankan, pengeluaran akan terus meningkat, dan beban utang, yang sudah tak tertahankan, akan semakin berat dan mahal,” ujarnya dikutip dari CNN dan dilansir dari CNNIndonesia.
Lengsernya Bayrou menjerumuskan Prancis ke dalam krisis politik baru di tengah tekanan ekonomi dan ketegangan geopolitik. Gejolak di pemerintahan Presiden Emmanuel Macron sendiri telah mencuat sejak Juni 2024, ketika partainya kalah telak dalam pemilihan legislatif. Kekalahan itu membuat parlemen terbelah dan tidak seimbang, sehingga mempersulit perdana menteri mana pun untuk memperoleh dukungan guna meloloskan rancangan undang-undang maupun anggaran negara.
Macron sebelumnya menunjuk Michael Barnier pada September 2024 lalu, namun hanya dalam kurun waktu tiga bulan Barnier mundur. Bayrou kini juga mengalami nasib yang sama. Beberapa partai, termasuk di kubu kanan dan kiri, terus menyerukan pemilihan presiden lebih awal. Macron menegaskan tidak akan mundur sebelum masa jabatannya berakhir pada 2027.
Bayrou sempat menyerukan voting untuk meloloskan rencana penghematan €44 miliar (sekitar Rp842 triliun) termasuk penghapusan dua hari libur nasional dan pembekuan anggaran pemerintah.
Bayrou resmi mundur usai menjabat sekitar sembilan bulan, mengikuti pendahulunya Michael Barnier. Barnier juga lengser dengan cara serupa: kalah dalam pemungutan mosi tak percaya.
Setelah voting, Bayrou akan menyerahkan pengunduran diri ke Presiden Prancis Emmanuel Macron pada hari ini, Selasa (9/9). Macron kemudian akan menunjuk PM baru dalam beberapa hari mendatang.
Macron disebut tak punya banyak pilihan. Para pakar menilai dia mungkin akan memilih kandidat dari jajaran sosialis kiri-tengah.
“Dia tak bisa melawan jajak pendapat untuk yang ketiga kalinya,” kata ketua Partai Hijau, Marine Tondelier.
Sebab, kandidat seperti itu tetap harus menjalin aliansi dengan blok liberal presiden yang menentang banyak gagasan kiri termasuk menaikkan pajak bagi orang kaya.
Prancis telah “terjerumus” ke krisis politik sejak Macron menggelar pemilihan umum (Pemilu) dadakan pada 2024. Hasilnya kekuatan di parlemen seimbang, tak ada kubu mayoritas.
Aliansi yang dipimpin partai Macron merosot sejak 2022, sementara partai sayap kanan ekstrem Partai Nasional muncul jadi partai terbesar.(r)
Editor: Edward
