ASAHAN  

Asahan Masuk 8 Daerah Pemilik MPP Aktif di Sumut, Rianto Dorong Peningkatan Layanan

Ikuti: Wakil Bupati Asahan Rianto saat mengikuti kegiatan Optimalisasi Peran MPP dalam Pemulihan Pelayanan Publik Pascabencana, di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis (12/11/2026).(Foto:Dok/Diskominfo)

Asahan, Mediautama.news – Wakil Bupati Asahan Rianto mendorong optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk menghadirkan layanan yang mudah, cepat, transparan, dan terintegrasi bagi masyarakat, termasuk dalam pemulihan pelayanan pascabencana.

Hal itu disampaikannya saat mengikuti kegiatan Optimalisasi Peran MPP dalam Pemulihan Pelayanan Publik Pascabencana di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis (12/11/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Menteri PANRB RI Komjen Pol. (Purn.) Prof. Dr. H. Purwadi Arianto, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, serta kepala daerah se-Sumatera Utara.

Gubernur Bobby Nasution mengatakan, pemulihan pascabencana tidak hanya berfokus pada perbaikan infrastruktur, tetapi juga memastikan pelayanan kepada masyarakat kembali berjalan normal.

Ia mengungkapkan, dari 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara, baru delapan daerah yang memiliki MPP aktif, termasuk Asahan. Karena itu, seluruh daerah didorong meningkatkan kualitas layanan dan membangun MPP bagi yang belum memilikinya.

Sementara itu, Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto menegaskan, MPP merupakan wujud kehadiran pemerintah dalam memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan berkualitas. Ia juga mengingatkan agar pemerintah menyesuaikan sistem pelayanan dengan kebutuhan masyarakat.

Purwadi mengapresiasi delapan daerah yang telah memiliki MPP aktif, yakni Asahan, Simalungun, Batubara, Humbang Hasundutan, Labuhanbatu Utara, Kota Tebing Tinggi, Medan, dan Pematangsiantar.

Rianto mengatakan, Pemkab Asahan berkomitmen meningkatkan kualitas MPP, menambah jenis layanan, serta memperkuat koordinasi antarinstansi agar masyarakat memperoleh pelayanan yang efektif dan tidak berbelit-belit.

Menurutnya, keberadaan MPP bukan sekadar tempat pelayanan administrasi, melainkan pusat pelayanan terpadu yang harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, termasuk dalam situasi pemulihan pascabencana.

“Pelayanan publik harus berorientasi pada kepuasan dan kepentingan masyarakat,” tegasnya.(Kis 1)

Editor: AR Manik