Asahan, Mediautama.news – Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin SSos MSi menekankan pentingnya sinergi antarpemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hal itu disampaikannya dalam Rapat Rekomendasi Kebijakan Masukan Revisi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di Aula Melati Kantor Bupati Asahan, Kamis (29/10/2026).
Taufik mengatakan, kolaborasi pemerintah kabupaten/kota dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diperlukan untuk mengatasi berbagai tantangan, seperti pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Ia juga menekankan perlunya penyelarasan program pembangunan, penguatan tata kelola pemerintahan serta pengelolaan lingkungan berkelanjutan agar kebijakan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sementara itu, Staf Ahli Gubernur Sumatera Utara H. Parlindungan Pane memaparkan tujuh pokok pikiran Pemprov Sumut untuk revisi undang-undang tersebut, yakni kejelasan kewenangan, penguatan peran gubernur, keselarasan sumber daya, kelembagaan adaptif, kerja sama antardaerah, pemerataan pelayanan publik dan pengawasan terintegrasi.
Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otda Kemendagri, Dra. Imelda, M.AP., menyebut revisi diperlukan untuk menjawab dinamika politik, efisiensi anggaran, program prioritas nasional, penanggulangan bencana hingga transformasi digital.
Anggota DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung diharapkan turut memperkuat pembahasan dari perspektif legislatif, khususnya terkait pembagian kewenangan dan hubungan pemerintah pusat dengan daerah.
Melalui forum tersebut, diharapkan terhimpun rekomendasi konkret dan implementatif guna memperkuat otonomi daerah, meningkatkan pelayanan publik serta mendorong pemerataan pembangunan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Asahan, para asisten, pimpinan OPD, camat se-Kabupaten Asahan, Sekda Kota Tanjungbalai dan undangan lainnya. Acara berlangsung hingga pukul 12.15 WIB dengan aman dan lancar.(Kis1)
Editor: AR Manik
