MediaUtama | Bogor – Aktivis Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, Bernard Rumpedai terus mengamati kejadian di Tanah Papua yang masih terus bergejolak mulai dari 30 November 2019 hingga sampai saat ini, khususnya di Kabupaten Nguga Papua.
Menurutnya, Pemerintahan pusat dinilai belum ada etika baik untuk benar-benar menyelesaikan permasalah Konflik yang terjadi antara Pihak keamanan TNI/POLRI dengan TPNPB yang sampai saat ini masih terjadi baku tembak.
“Sangat memprihatinkan dan disesali kejadian ini bisa terjadi, ada banyak langkah-langkah yang lebih elegan untuk menyelesaikan masalah di Tanah Papua dengan cara berdialog dan langkah lain, tapi sampai saat ini belum ada inisiatif dari pemerintah Pusat ke daerah untuk bersama-sama membangun dialog dengan kelompok-kelompok yang ingin memisahkan diri dari pangkuan Ibu Pertiwi, yang biasa disebut Kelompok kriminal Bersenjata (KKB),” ujar Bernard Rumpedai. Rabu (04/03/3020).
Dalam hal ini menjadi efek buruk kepada Masyarakat di Kabupaten Nduga Papua harus melarikan diri dan mengungsi dari daerah mereka karena adanya tragedi operasi besar-besaran dari TNI/POLRI di Kabupaten Nduga Papua.
Seharusnya pemerintah Pusat dan pemerintah daerah melihat hal ini lebih serius dan benar-benar ada langkah kongkrit.
Karena melihat dari kejadian di Kota Surabaya masalah Rasisme dan Diskriminasi ini membuat banyak Mahasiswa asli tanah Papua yang melakukan Eksodus besar-besaran untuk balik ke tanah Papua dan sampai saat ini Mahasiswa Papua yang memiliki pulang ke Papua hampir 80 persen masih berada di tanah Papua.
“Dalam waktu belakangan ini mahasiswa Papua yang pulang ke tanah Papua, melakukan aksi demo di Jayapura dan menuntut kepada Pemerintah daerah dan Pemerintah Pusat segera menyelesaikan Masalah Rasisme dan diskriminasi,” ucapnya.
Lanjut dikatakannya, Mahasiswa pun mengencam akan menggagalkan agenda Nasional PON XX yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober di beberapa daerah di Tanah Papua Jayapura dan Timika,
“Hal ini sangat serius apabila pemerintah Pusat dan daerah tidak menyikapinya dengan serius maka akan berdampak kepada agenda Negara dan daerah yaitu Pesparawi, PON XX dan pilkada di Tanah Papua,” ujarnya.
Menurutnya, kenapa belum ada langkah-langkah inisiatif dari petinggi negara Presiden, DPR-RI dan Pemerintah Daerah untuk membangun dialog bersama mahasiswa yang eksodus dan KKB.
“Hal ini menjadi sesuatu yang sangat di prihatinkan dan serius bisa saja terjadi apabila Pemerintah Pusat dan Daerah menganggap sepeleh. Mahasiswa Eksodus dan KKB yang sampai saat ini masih tetap mempertahankan diri untuk melawan arus di dunia politik.” pungkasnya.
(Rel)
