Home / NASIONAL

Kamis, 15 Oktober 2020 - 16:29 WIB

Gatot Nurmantyo: UU Cipta Kerja Justru Buat Kegaduhan

Ket Foto : Gatot Nurmantyo mengatakan kegaduhan justru dibuat oleh DPR dan pemerintah yang telah mengesahkan RUU Cipta Kerja alias Omnibus Law. (INT)

Ket Foto : Gatot Nurmantyo mengatakan kegaduhan justru dibuat oleh DPR dan pemerintah yang telah mengesahkan RUU Cipta Kerja alias Omnibus Law. (INT)

MediaUtama | Jakarta – Mantan Panglima TNI sekaligus Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Gatot Nurmantyo menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo terkait kegaduhan di masa pandemi Covid-19.

Gatot mengatakan kegaduhan justru dibuat oleh DPR dan pemerintah yang telah mengesahkan Rancangan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja sejak 5 Oktober lalu.

“Presiden dua hari sebelumnya (mengatakan) dalam kondisi seperti ini jangan membuat kegaduhan. Tapi DPR sendiri ngetok (Omnibus Law),” kata dia dalam Channel Youtube resmi milik Refly Harun dikutip dari CNNIndonesia.com, Kamis (15/10/2020).

Dia mengatakan demonstrasi oleh berbagai elemen masyarakat merupakan reaksi atas pengesahan RUU Cipta Kerja. Mereka menolak omnibus law yang saat ini drafnya telah diserahkan kepada presiden untuk kemudian disahkan menjadi undang-undang.

“Justru ini (UU Cipta Kerja) yang buat kegaduhan. Kegaduhan berdasar analisa dari para petinggi perguruan besar,” kata Gatot.

Pada kesempatan itu, Gatot juga menjawab pertanyaan Refly Harun terkait tudingan Jokowi terhadap KAMI membuat kegaduhan lantaran mengadakan deklarasi di berbagai daerah.

Gatot juga menjawab beberapa pihak yang menuding KAMI dibalik demonstrasi besar-besaran itu.

“KAMI dituduh ada di balik demo ini, kemudian bahkan ada lagi yang katakan KAMI yang desain provokator radikal,” katanya.

IKLAN ADS
Baca Juga :  Poin-poin Kontroversial Omnibus Law

Gatot mengatakan pemerintah tak perlu menuding pihak lain sebagai provokator demo. Sebab menurutnya, pemerintah bisa dengan mudah mendapatkan informasi terkait provokator aksi melalui BIN maupun kepolisian.

“Tinggal cari saja. Sangat mudah, sangat mudah sekali. Yang bakar-bakar fasilitas umum, cek saja CCTV ada. Mahasiswa berdemo berdasar pada hukum,” kata dia.

Alih-alih melempar tudingan, Gatot menyarankan agar pemerintah menggelar dialog terkait undang-undang ini. Dia mengatakan pemerintah bisa memberi penjelasan secara detail terkait undang-undang kontroversial ini.

“Kalau bisa, berdialog untuk dapat kejelasan. Saat ini yang ada haruslah penjelasan terbuka,” kata dia.

Sebelumnya, Jokowi mengingatkan semua pihak agar tidak membuat kegaduhan di tengah pandemi virus corona. Dia mengakui pandemi Covid-19 memang sulit dihadapi. Jokowi meminta kerja sama serta tidak ada yang berpolemik dan membuat gaduh.

 

Baca Juga :  Poin-poin Kontroversial Omnibus Law

[MU/CNNI]

Share :

Baca Juga

NASIONAL

Kemendikbud: Pelajaran Sejarah Akan Tetap Ada dalam Kurikulum

HUKUM

Dua Pelaku Penyerangan Novel Dipindahkan ke Bareskrim

NASIONAL

Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Gelar Upacara HUT RI ke-74

NASIONAL

Tito Tegur Pasha Soal Gaya Rambut Pirang: Pejabat Harus Jadi Contoh

NASIONAL

Terkait Reuni 212, Aturan Ganjil Genap Ditiadakan Senin Pagi

NASIONAL

Oknum Polisi Terlibat Pelarian Djoko Tjandra Didesak Pidana

HUKUM

Pegiat HAM: Jokowi dan Prabowo Sama-sama Tak Selesaikan Kasus HAM

NASIONAL

Reuni di Sidang MK, Ini Profil 9 Alumni Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada