Medan, Mediautama.news – Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Pemkab Sergai) menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat layanan gizi masyarakat melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) daerah untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Sergai Suwanto Nasution SPd MM, saat menghadiri Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pembangunan SPPG di Ruang Rapat I Lantai 2 Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Rabu (13/8/2025).
Monev yang digelar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) itu bertujuan menilai capaian pembangunan dan operasional SPPG di 33 kabupaten/kota sekaligus memastikan pelayanan gizi berjalan efektif, serta sesuai standar nasional.
Dalam keterangannya usai kegiatan, Sekdakab Sergai Suwanto Nasution, menyampaikan bahwa Pemkab Sergai telah memandang SPPG sebagai instrumen strategis untuk memperluas akses pelayanan gizi, terutama bagi kelompok rentan.
Ia menegaskan pihaknya akan mengoptimalkan koordinasi lintas perangkat daerah, mulai dari dinas kesehatan, pendidikan, hingga pemerintahan desa untuk menyukseskan program MBG.
“SPPG lebih dari sekadar pembangunann fasilitas, akan tetapi di saat yang sama memastikan layanan yang diberikan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Kami akan fokus pada pemeliharaan fasilitas, peningkatan kapasitas relawan, dan pemanfaatan data untuk perencanaan program yang lebih tepat,” kata Suwanto.
Sebelumnya Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Regional Sumut, T. Agung Kurniawan, dalam laporannya mengungkapkan bahwa sebanyak 154 unit SPPG ditargetkan akan mulai beroperasi tahun ini yang tersebar di 31 kabupaten/kota. Tersisa dua wilayah di Sumut yang belum memiliki SPPG.
“Saya menekankan pentingnya keberadaan SPPG sebagai ujung tombak pelayanan langsung kepada masyarakat, khususnya dalam penanganan stunting, meskipun kita akui masih ada sejumlah kendala teknis. Namun kami optimis dan akan terus berupaya menyukseskan berjalannnya program ini,” katanya.
Sementara itu, Staf Ahli Kemendagri, Anwar Harun Damanik, menyoroti pentingnya tata kelola, pemilihan lokasi yang memenuhi kriteria aman dan aksesibel, serta integrasi data gizi daerah dengan sistem informasi nasional. “Data yang akurat dan terkini adalah dasar dari intervensi yang tepat sasaran,” ujarnya. (Sb 1).
Editor: Edward
