Jakarta, Mediautama.news – Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada Jumat (29/8/2025) waktu setempat mulai membahas rancangan resolusi terkait Haiti. Usulan tersebut bertujuan memperkuat sekaligus memperluas pasukan internasional yang selama ini kesulitan menekan dominasi geng bersenjata.
Namun, sejumlah pakar keamanan Haiti menilai rancangan itu masih kabur dan berpotensi menimbulkan masalah baru.
Konflik berkepanjangan telah membuat hampir seluruh wilayah Port-au-Prince, ibu kota Haiti, jatuh ke tangan geng bersenjata. Dampaknya sangat parah: sekitar 1,3 juta orang terpaksa mengungsi, ribuan jiwa tewas, dan krisis pangan kian memburuk hingga level kelaparan.
Rancangan resolusi yang diajukan Amerika Serikat dan Panama mengusulkan perubahan misi Multinational Security Support (MSS) menjadi pasukan baru bernama Gang Suppression Force. Seperti MSS, pendanaannya tetap bergantung pada kontribusi sukarela internasional, dengan mayoritas personel berasal dari Kenya.
Perubahan signifikan ada pada struktur komando. Pasukan baru akan dipimpin Standing Group yang beranggotakan negara penyumbang personel, ditambah Amerika Serikat dan Kanada. Seorang komandan baru akan ditunjuk, dan sebuah kantor lapangan PBB dibuka di Port-au-Prince untuk mendukung operasi.
Resolusi juga meminta Organisasi Negara-Negara Amerika (OAS) merealisasikan dukungannya dalam bentuk bantuan logistik, pangan, komunikasi, hingga perlengkapan pertahanan.
Meski demikian, analis Haiti Ricardo Germain mengingatkan bahwa ketidakjelasan pendanaan dan mekanisme kepemimpinan bisa menjadi hambatan serius dalam pelaksanaannya.
“Pengalaman sulit Kenya di lapangan mungkin justru membuat calon pengganti enggan mengambil alih,” ujarnya, dikutip dari CNBC Indonesia.
Sementara itu, juru bicara MSS, Jack Ombaka, menyampaikan pihaknya masih mengkaji usulan model baru. “Yang terpenting adalah misi ini mampu menjawab ancaman dan benar-benar memberi manfaat bagi rakyat Haiti,” katanya kepada Reuters.
Kritik keras datang dari James Boyard, pakar keamanan di Universitas Negeri Haiti. Ia menilai model baru terlalu kabur soal koordinasi dengan aparat lokal, dan menyingkirkan Haiti dari struktur Standing Group dapat mengancam kedaulatan negara.
“Kita bisa saja berpindah dari rezim demokratis menuju tirani internasional,” ujarnya.
Boyard juga menekankan perlunya badan pengawas untuk mengantisipasi potensi pelanggaran oleh personel keamanan asing.
Isu intervensi asing memang sensitif di Haiti. Misi-misi PBB sebelumnya meninggalkan catatan kelam, termasuk pembunuhan warga sipil, skandal pelecehan seksual, hingga manajemen limbah buruk yang memicu epidemi kolera menewaskan lebih dari 9.000 orang.
Pemerintah Haiti mengatakan akan memberikan tanggapan resmi setelah resolusi diumumkan secara terbuka. Sementara itu, misi AS untuk PBB belum merespons permintaan komentar.
Saat ini, jumlah personel MSS yang dikerahkan di Haiti masih di bawah 1.000 orang – sebagian besar polisi asal Kenya – jauh lebih sedikit dari target 2.500 personel. Dalam rancangan resolusi, pasukan baru diizinkan menurunkan hingga 5.500 personel, meski belum jelas bagaimana target itu akan dicapai.
Misi MSS pertama kali disahkan DK PBB pada Oktober 2023, dan polisi Kenya tiba di Haiti pada Juni 2024. Mandat selama 12 bulan misi tersebut sudah diperpanjang, tetapi akan berakhir pada 2 Oktober mendatang.
Sementara krisis kian memburuk, pemerintah Haiti pada Maret lalu mulai bekerja sama dengan perusahaan militer swasta milik Erik Prince untuk menggunakan drone bermuatan bahan peledak menyerang markas geng. Perusahaan itu kini berencana memperluas operasinya.
Awal pekan ini, pemimpin geng terkenal Jimmy “Barbecue” Cherizier mengumumkan penarikan pasukannya dari sejumlah wilayah di timur laut Port-au-Prince. Dalam pesan video di media sosial, ia bahkan meminta warga yang dulu mengungsi untuk kembali ke rumah mereka.
Namun, Boyard menilai langkah itu bermotif ekonomi. “Ia ingin menghidupkan kembali aktivitas di wilayah yang sudah hancur supaya bisa kembali memeras warga, sekaligus menggunakan mereka sebagai tameng manusia untuk menghalangi serangan drone,” ujarnya.(r)
Editor: Edward
