MediaUtama | Manila – Polisi Filipina mendapat kritik dari netizen dan aktivis hak sipil setelah mengumumkan rencana memonitor sosial media untuk memperkuat penegakan aturan karantina wilayah Covid-19.
Para pengritik menilai tindakan otoritas itu sebagai bentuk otoriterianisme dan standar ganda.
“Polisi bisa menggunakan unggahan di sosial media sebagai petunjuk awal,” kata Letnan Jenderal Guillermo Eleazar, kepala satgas penegakan protokol karantina, dari kepolisian nasional Filipina seperti dilansir Reuters pada Ahad, 6 September 2020.
Dia memperingatkan ada denda dan penalti layanan masyarakat bagi warga yang melanggar protokol karantina Covid-19. Para pelanggar larangan minum minuman beralkohol juga akan terkena denda tambahan.
Baca Juga : Penusukan di Birmingham, Satu Tewas dan Tujuh Orang Terluka
Rencana pemantauan sosial media itu diumumkan pada Sabtu, 5 September 2020. Sejumlah kritik muncul menanggapi ini.
“Tampaknya polisi ingin menggunakan pandemi ini untuk mengubah negara kita menjadi negara polisi, yang memantau setiap tindakan warga,” kata Renato Reyes, sekretaris jenderal Bayan (Bangsa), yang berhaluan kiri seperti diunggah ke Twitter yang dilansir dari tempo.co, Minggu (06/09/2020).
Masyarakat juga menilai aturan itu sebagai standar ganda. Ini karena ada seorang kepala polisi yang tetap menjabat meskipun melanggar larangan pertemuan sosial pada Mei.
Sejumlah foto di laman Facebook menunjukkan Debold Sinas, kepala polisi ibu kota, merayakan ulang tahun bersama belasan orang tanpa memakai masker.
Baca Juga : Insiden Restoran Runtuh Menewaskan 29 Orang di China
Dia terlihat duduk bersama tamu dengan sejumlah kaleng bir di atas meja meskipun ada larangan minum minuman beralkohol. Sinas meminta maaf kepada publik Filipina atas peristiwa ini.
[Reuters/TC]
