Jakarta, Mediautama.news – Chief Operating Officer Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danatara), Dony Oskaria, angkat bicara terkait tantangan yang dilontarkan Presiden Prabowo Subianto mengenai target kontribusi BUMN bagi fiskal negara.
Dalam pidatonya saat menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 serta Nota Keuangan kepada DPR RI, Jumat (15/8/2025), Prabowo menegaskan bahwa BUMN perlu menyumbang hingga US$50 miliar atau setara Rp810 triliun (kurs Rp16.200/US$) guna mendukung APBN agar terhindar dari defisit.
Presiden juga menugaskan BPI Danatara untuk menuntaskan berbagai persoalan di tubuh BUMN agar mampu memberikan manfaat yang maksimal bagi Indonesia.
Menanggapi hal tersebut, Dony menyebut target ambisius itu sejalan dengan harapan masyarakat, yakni pengelolaan BUMN yang mampu memberi kontribusi nyata bagi fiskal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Namun, ia mengingatkan perlunya sejumlah tahapan penting, mulai dari perbaikan hingga transformasi di perusahaan pelat merah, agar target tersebut benar-benar bisa diwujudkan.
“Danantara tentu tak bisa seperti membalikkan telapak tangan, ada beberapa tahapan yang kita lakukan,” terang Dony dalam Special Talkshow – Nota Keuangan & RAPBN 2026 di CNBC Indonesia TV, Jumat (15/8/2025).
Dirinya merinci ada 4 tahapan yang perlu dilakukan mulai dari bisnis review di setiap bisnis perusahaan BUMN yang jumlahnya mencapai 1.046, termasuk anak, cucu dan cicit perusahaan.
“Ini perlu kita komunikasikan bahwa 97% dividen BUMN datangnya dari 8 perusahaan. dan 52% BUMN itu rugi dan total kerugian itu kurang lebih Rp 50 triliun setiap tahun,” jelas Dony.
Dony mengaku hal tersebut menjadi pekerjaan rumah (PR) besar bagi Danantara, dan pihaknya mengaku siap melakukan revisi.
“Untuk menuju US$ 50 miliar yang diharapkan presiden tentu fundamental perusahaan kita rapikan,” sebut Dony.(r)
Editor: Edward
