Konflik Perkebunan di Cot Girek Terus Berlarut, Rugikan Negara dan Hambat Investasi

Dibakar: Kantor Afd III Perkebunan BUMN PTPN lV regional 6, Wilayah Cot Girek Aceh Utara yang dibakar diduga dilakukan pihak tertentu beberapa waktu lalu (Foto:dok)

Aceh Utara, Mediautama.news – Konflik yang melanda kawasan perkebunan PTPN IV Regional 6 di Cot Girek, Aceh Utara, telah berlangsung lebih dari sembilan bulan dan kini menjadi sorotan tajam. Selain mengganggu operasional perusahaan, situasi ini dinilai merugikan negara secara besar-besaran dan efektivitas penanganan di lapangan dipertanyakan.

Alfiyan Musa, ST, Alumni Teknik Industri Universitas Samudra Langsa, menilai persoalan yang terus berlarut ini bukan sekadar konflik biasa, melainkan rangkaian tindakan kriminal yang meresahkan. Mulai dari gangguan panen, perusakan aset, hingga pembakaran kantor dan gudang, semuanya harus diselidiki sampai tuntas.

“Aparat hukum harus hadir dan mengusut siapa dalang di balik ini semua. Jangan biarkan kerusakan aset negara terus terjadi,” tegasnya, Rabu (15/4/2026).

Lebih jauh, Alfiyan menekankan bahwa jika ada pihak yang mengklaim lahan, harus dibuktikan melalui jalur hukum dengan bukti-bukti yang sah. Ia khawatir ulah oknum tertentu membuat investor enggan masuk ke Aceh, padahal lapangan kerja sangat dibutuhkan masyarakat saat ini.

“Jangan gara-gara ulah segelintir orang, investasi jadi takut datang dan ekonomi daerah mandek,” tambahnya.

Sementara itu, Tengku Nasruddin, Penasehat Relawan Prabowo Gibran Experience (PGX) Aceh, meminta Komisi III DPR RI turun tangan menyikapi masalah ini dengan bijak. Ia menegaskan bahwa tindakan anarkis yang mengatasnamakan masyarakat tidak bisa dibenarkan dan bisa menjadi preseden buruk jika dibiarkan.

“Aparat harus tegas mengusut aktor intelektual di balik konflik ini. Namun aspirasi masyarakat tetap harus didengar melalui dialog ,” ujar Tengku Nas dalam keterangan tertulisnya, Rabu (15/4/2026) malam.

Ia juga menyoroti bahwa proses pengukuran ulang lahan oleh BPN sebelumnya belum berjalan optimal, yang menjadi salah satu penyebab konflik ini berlarut-larut. Padahal, informasinya BPN sudah siap untuk melakukan pengukuran ulang.

“Kita butuh kehadiran negara yang kuat dan tegas. Jangan sampai masalah ini makin melebar dan merugikan banyak pihak,” pungkasnya.

PGX Aceh menyatakan siap mendukung upaya pemerintah dan menyarankan masyarakat agar tetap tenang, tidak mudah terprovokasi, demi penyelesaian yang cepat dan adil. (Yoes)

Editor: AR Manik