Jakarta, Mediautama.news – Pemerintah Bolivia menetapkan status darurat nasional setelah gelombang protes yang dipicu krisis ekonomi dan kenaikan biaya hidup semakin meluas.
Pengumuman tersebut disampaikan Presiden Rodrigo Paz, Sabtu (20/6/2026), di tengah blokade jalan yang telah berlangsung sekitar 50 hari.
Blokade yang dilakukan serikat pekerja, kelompok petani, dan pendukung mantan Presiden Evo Morales telah mengganggu distribusi pangan, bahan bakar, serta pasokan medis, sekaligus melumpuhkan aktivitas ekonomi di berbagai wilayah.
Dalam pidatonya, dilansir CNN International dan mengutip CNBC Indonesia, Paz menegaskan pemerintah tidak bisa lagi membiarkan masyarakat menjadi “sandera” aksi blokade.
Status darurat memberi kewenangan kepada militer dan kepolisian untuk memulihkan ketertiban dan membuka akses jalan yang ditutup para demonstran.
Menurut data Kantor Ombudsman Bolivia, sedikitnya 14 orang meninggal dunia dalam periode 1 Mei hingga 15 Juni akibat gejolak yang terjadi. Kelangkaan pangan, bahan bakar, dan layanan kesehatan juga dilaporkan semakin parah.
Paz menyatakan keputusan tersebut diambil setelah seluruh upaya dialog dilakukan. Ia menilai sebagian kelompok menggunakan aksi kekerasan untuk mengganggu stabilitas negara.
Krisis bermula setelah pemerintah memangkas subsidi bahan bakar pada Mei lalu sebagai langkah mengurangi defisit anggaran. Kebijakan itu memicu kemarahan publik di tengah tingginya inflasi, kelangkaan bahan bakar, menurunnya ekspor gas alam, serta krisis devisa yang melanda Bolivia.
Selain menuntut perbaikan ekonomi, para demonstran juga mendesak Presiden Paz mundur dari jabatannya yang baru berjalan sekitar tujuh bulan.(r)
Editor: Edward
