MEDIAUTAMA.CO | Jakarta – Negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) “jelas-jelas menolak” terhadap rencana Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang ingin mencaplok sebagian wilayah Tepi Barat.
Dalam rapat darurat yang digelar OKI di Jeddah pada akhir pekan kemarin, negara anggota OKI mengungkapkan “penolakan dan kecaman keras terhadap deklarasi PM Israel” tersebut.
“Deklarasi berbahaya ini dengan sengaja merusak upaya internasional untuk mencapai perdamaian yang adil dan abadi, dan ini juga mendorong seluruh kawasan menuju kekerasan dan ketidakstabilan lebih lanjut,” bunyi pernyataan bersama 57 negara anggota OKI yang disiarkan kantor berita Saudi, Senin (16/9/2019).
Minggu lalu, Netanyahu mengumumkan niatnya untuk mencaplok Lembah Jordan, wilayah besar di Tepi Barat, jika menang pemilihan umum yang akan diadakan pekan ini.
Netanyahu menuturkan aneksasi itu akan dilakukan “segera setelah pemilu jika saya menerima mandat yang jelas untuk melakukannya dari warga Israel.”
Janji itu diutarakan Netanyahu setelah partainya kalah dalam pemilihan parlemen pada April lalu.
Namun, ia menganggap langkah besar itu akan memakan waktu lebih lama dan membutuhkan “koordinasi maksimal dengan Amerika Serikat, sekutu dekat Israel.
Sekitar 65 ribu warga Palestina dan 11 ribu warga Israel tinggal di Lembah Jordan dan utara Laut Mati. Semua permukiman Israel di wilayah Tepi Barat sebenarnya selama ini dianggap ilegal di bawah hukum internasional. Namun, Israel selalu berdalih bahwa ada permukiman yang disetujui dan tidak.
Sementara itu, dilansir AFP, rapat darurat OKI digelar atas permintaan Saudi yang telah lebih dulu mengecam langkah kontroversial Netanyahu tersebut.
Selain negara mayoritas Muslim, termasuk Indonesia, sejumlah negara Barat seperti Rusia dan Uni Eropa turut mengutuk rencana pencaplokan ini.
Meski telah mendapat kecaman keras dari berbagai negara, Israel tetap melangsungkan rencananya itu. Hari ini, Netanyahu menyetujui permukiman di Mevoot Yeriko yang terletak di Lembah Yordan, dua hari menjelang pemilu. (AFP/CNN/MU)