Medan, Mediautama.news – Imbauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar masyarakat turut aktif melaporkan proyek-proyek pemerintah yang dikerjakan asal-asalan, disambut baik oleh pengamat anggaran dan kebijakan publik Sumatera Utara, Elfenda Ananda. Imbauan tersebut, menurutnya, satu hal penting sebagai upaya mendorong partisipasi publik dalam pengawasan pembangunan.
Hanya saja, jelas Elfenda, bahwa selama ini masyarakat sebenarnya telah menunjukkan kepedulian dan keberanian untuk menyampaikan berbagai dugaan penyimpangan, termasuk dalam proyek-proyek pemerintah.
“Masyarakat sudah menyampaikan beberapa laporan ke KPK terkait dugaan penyimpangan proyek pemerintah ,” ujar Elfenda Ananda di Medan, Selasa (1/7/2025),
Pria yang kerap mengkritisi dugaan penyimpangan anggaran ini menyebutkan, laporan dari masyarakat Sumatera Utara terkait penyimpangan proyek yang telah sampai ke KPK misalnya seperti kasus proyek pembangunan jalan Rp 2,7 triliun yang sempat menghebohkan publik serta kasus lain bahkan yang proses hukum telah berjalan hingga menyeret nama-nama pejabat.
Fakta-fakta tersebut, tegasnya, menunjukkan bahwa masyarakat menunjukkan kepedulian serta berperan aktif melalui berbagai saluran, baik formal seperti pengaduan ke KPK, maupun melalui media massa dan kanal digital lainnya.
“Jadi bukan karena masyarakat tidak mau melapor atau tidak punya informasi, tapi lebih karena tindak lanjut yang dinilai terasa lamban ,” jelasnya.
Ia juga menyoroti perubahan arah kebijakan KPK yang belakangan lebih banyak menekankan pada upaya pencegahan. Meski penting, pendekatan ini dinilai tidak bisa menggantikan fungsi penindakan langsung, seperti Operasi Tangkap Tangan (OTT), yang selama ini menjadi ikon ketegasan KPK.
“OTT itu bukan hanya tindakan hukum, tapi juga simbol keberanian dan komitmen. Dan publik sangat merindukan hal itu,” tegasnya.
Respons publik terhadap OTT terbaru terkait dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara, yang menetapkan lima tersangka, menunjukkan tingginya harapan masyarakat terhadap KPK dan dukungan itu diungkapkan lewat papan bunga sebagai ucapan terima kasih.
Di tengah banyaknya keluhan masyarakat mengenai buruknya kualitas infrastruktur, yang kerap dikaitkan dengan dugaan praktik korupsi dalam proses pengadaan, KPK dharapkan merespon cepat laporan masyarakat.
Menurut Elfenda, laporan dari masyarakat adalah sinyal penting yang tidak boleh diabaikan. Ini bukan soal kurang data, tapi soal keberanian dan integritas dalam menindaklanjuti. Situasi ini, bisa menjadi momentum refleksi bagi KPK.
Karenanya, ia pun berharap KPK dapat kembali memperkuat peran dan citranya sebagai lembaga independen yang berani, tidak terpengaruh tekanan politik serta konsisten dalam mengusut kasus-kasus besar, termasuk yang melibatkan aktor penting di lingkar kekuasaan.(*)
Editor: Edward
