Jakarta, Mediautama.news – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bakal mengejar 200 penunggak pajak jumbo yang nilainya mencapai Rp50–60 triliun.
“Kita punya daftar 200 penunggak pajak besar yang sudah inkracht. Kita akan kejar dan eksekusi, sekitar Rp50–60 triliun,” ujarnya dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025), dikutip dari CNNIndonesia.com.
Purbaya menegaskan, pemerintah tidak akan memberi ruang bagi para penunggak tersebut. “Dalam waktu dekat akan kita tagih, dan mereka tidak akan bisa lari,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, ia melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per Agustus 2025 mencatat defisit Rp321,6 triliun atau 1,35 persen dari PDB.
Hingga 31 Agustus 2025, pendapatan negara tercatat Rp1.638,7 triliun atau 57,2 persen dari target dalam APBN 2025. Angka ini terdiri dari:
Penerimaan pajak: Rp1.330 triliun, Kepabeanan dan cukai: Rp122,9 triliun, PNBP: Rp306,8 triliun
Sementara itu, belanja negara sudah mencapai Rp1.960,3 triliun, setara 55,6 persen dari pagu anggaran.
Isu tunggakan pajak pengusaha sebelumnya juga pernah disinggung Hashim Djojohadikusumo, adik Presiden Prabowo sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Ia menyebut ada sekitar 300 pengusaha yang diduga mengemplang pajak hingga Rp300 triliun.
Prabowo, kata Hashim, mengantongi data pengusaha itu dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan serta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh. Sebagian besar pengusaha itu berasal dari sektor sawit.
“Ini data yang Pak Prabowo dapat dari Luhut dan Ateh (BPKP) dan dikonfirmasi dari LHK ada jutaan hektar kawasan hutan diokupasi liar oleh pengusaha kebun sawit nakal ternyata sudah diingatkan tapi sampai sekarang belum bayar,” kata Hashim dalam acara Diskusi Ekonomi Kamar Dagang dan Industri bersama Pengusaha Internasional Senior di Menara Kadin, dikutip dari CNBC Indonesia, Senin (7/10/2024) lalu.(r)
Editor: Edward
