Asahan, Mediautama.news – Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke PT Bank Sumut di Medan menjadi momentum penting dalam mendorong penguatan tata kelola dan pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Kegiatan yang berlangsung di Kantor Pusat PT Bank Sumut, Rabu (1/4/2026), turut dihadiri Bupati Asahan H. Taufik Zainal Abidin Siregar bersama sejumlah kepala daerah di Sumatera Utara.
Kunjungan tersebut juga dihadiri Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, jajaran Komisi II DPR RI, pimpinan OPD provinsi, serta para direksi BUMD se-Sumatera Utara.
Dalam pertemuan itu, berbagai isu strategis mengemuka, mulai dari perbaikan tata kelola, penguatan sistem pengawasan, hingga optimalisasi peran BUMD dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Bupati Asahan menyatakan dukungannya terhadap langkah penguatan BUMD agar semakin profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan legislatif untuk mendorong kinerja BUMD yang lebih optimal.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menegaskan, bahwa BUMD memiliki posisi strategis sebagai motor penggerak ekonomi daerah. Ia menekankan pentingnya penerapan prinsip tata kelola yang baik, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMD.
“BUMD harus mampu memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pengelolaannya harus profesional dan adaptif terhadap perubahan,” ujarnya.
Gubernur juga mendorong BUMD, khususnya sektor perbankan seperti PT Bank Sumut, untuk terus berinovasi dan melakukan transformasi digital agar mampu bersaing di tengah dinamika ekonomi.
Di sisi lain, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam memperkuat fungsi pengawasan terhadap BUMD. Ia menekankan pentingnya pengelolaan yang profesional dan bebas dari intervensi yang tidak sesuai prinsip tata kelola yang baik.
“Pengawasan yang efektif menjadi kunci agar BUMD tidak hanya sehat secara finansial, tetapi juga memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan BUMD guna menghadapi tantangan ke depan.
Ketua Tim sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyampaikan bahwa kunjungan kerja ini bertujuan memastikan penyelenggaraan dan pengawasan BUMD berjalan sesuai regulasi.
“Kami ingin memastikan BUMD, termasuk PT Bank Sumut, dikelola secara profesional, transparan, dan memberikan kontribusi signifikan bagi daerah. Pengawasan yang kuat akan mencegah penyimpangan dan meningkatkan kinerja,” ungkapnya.
Komisi II DPR RI, lanjutnya, juga akan terus mendorong penyempurnaan regulasi guna menciptakan sistem pengelolaan BUMD yang lebih efektif dan efisien.
Melalui kunjungan ini, diharapkan lahir rekomendasi strategis yang mampu memperkuat pengelolaan BUMD, khususnya di Sumatera Utara, sehingga semakin berkontribusi terhadap pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.(Kis1)
Editor: AR Manik
