Jakarta, Mediautama.news – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mendukung kebijakan moratorium pendaftaran dan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru yang diterapkan Badan Gizi Nasional (BGN).
“Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diarahkan ke model dapur berbasis sekolah (school-based kitchen) agar lebih efektif, tepat sasaran dan efisien ,” ungkap Charles Honoris kepada wartawan, Senin (8/6/2026), melansir detikcom.
Menurut Charles, dapur MBG yang dikelola langsung oleh sekolah memungkinkan pelayanan lebih dekat kepada penerima manfaat. Selain memanfaatkan fasilitas yang sudah tersedia, model tersebut juga dapat menekan biaya distribusi, memperkuat pengawasan kualitas makanan, serta membuka ruang partisipasi sekolah dan masyarakat.
Pendekatan school-based kitchen, menurutnya, lebih selaras dengan tujuan utama program MBG sebagai intervensi gizi. Melalui keterlibatan sekolah, kualitas makanan, edukasi gizi, hingga pemantauan kondisi peserta didik dapat dilakukan secara lebih optimal.
Charles juga menyambut baik langkah pembenahan yang dilakukan pimpinan baru BGN, termasuk moratorium pembangunan dapur baru, refocusing penerima manfaat, dan pergeseran fokus program dari kuantitas ke kualitas.
Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi kesempatan bagi BGN untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program, standar operasional, kualitas sumber daya manusia, serta memastikan seluruh dapur yang beroperasi memenuhi standar keamanan pangan dan gizi.
“Di tengah tekanan terhadap keuangan negara, langkah menahan ekspansi dan memprioritaskan pembenahan merupakan keputusan yang bijaksana dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Sebelumnya, Kepala BGN Nanik S. Deyang mengumumkan penghentian sementara pendaftaran dan pembangunan dapur MBG baru sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran dan penataan pelaksanaan program. Selain moratorium dapur baru, BGN juga melakukan penajaman sasaran penerima manfaat agar program berjalan lebih tepat guna.(r)
Editor: AR Manik
