Home / NASIONAL / SEKITAR KITA

Selasa, 7 Januari 2020 - 13:56 WIB

Tolak Omnibus Law, Buruh Seluruh Indonesia Lakukan Aksi Unjuk Rasa Serentak

MediaUtama | Jakarta – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) kembali menyatakan sikapnya untuk menolak omnibus law dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Sikap penolakan ini diperlihatkan KSPI dengan cara melakukan aksi unjuk rasa untuk menyampaikan pendapat di muka umum, serentak di seluruh Indonesia.

Baca Juga :  Resmi! Kasetukpa Polri Lantik Perangkat Korps Resimen Siswa SIP 50 WSA

Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan, aksi tersebut akan dilakukan pada tanggal 20 Januari 2020. 

Baca Juga : KSPI Menolak Omnibus Law, Inilah 6 Alasannya

“Di Jakarta, aksi akan dipusatkan di DPR RI. Bertepatan dengan pembukaan sidang paripurna DPR RI pada awal tahun ini. Sedangkan di provinsi lain, aksi akan dipusatkan di Kantor DPRD dan/atau Kantor Gubernur di masing-masing provinsi,” kata pria yang juga menjadi Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) ini.

Ket Foto : Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Said Iqbal.

Menurut Said Iqbal, khusus untuk di DPR RI, massa aksi yang akan hadir diperkirakan berjumlah 30 ribu orang buruh. Sedangkan di masing-masing provinsi, aksi akan melibatkan ribuan orang buruh. Meliputi Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Sumatera Utara, Bengkulu, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Aceh, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku, dan beberapa provinsi lain.

Ket Foto : Ilustrasi.

IKLAN ADS

“Sebelumnya aksi ini kami rencanakan pada 16 Januari 2020. Tetapi karena pada tanggal itu anggota DPR RI masih berada di dapil, aksi kami undur menjadi tanggal 20 Januari. Bersamaan dengan pembukaan masa sidang DPR RI di awal tahun ini,” jelas Iqbal.

Baca Juga : Ini 5 Alasan KSPI Menolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Dalam aksi ini, Said Iqbal berharap DPR RI bisa mendengarkan aspirasi kaum buruh untuk menolak pembahasan omnibus law. Sebab, menurut kajian KSPI, secara substansi, omnibus law cenderung merugikan kaum buruh.

“Kami menilai omnibus law tidak akan meningkatkan investasi. Tetapi justru akan menurunkan tingkat kesejahteraan kaum buruh, sehingga mereka menjadi miskin,” tegasnya.

Said Iqbal menilai, Omnibus Law hanya akan menghilangkan upah minimum, menghilangkan pesangon, outsourcing dan kontrak kerja yang bebas (fleksibilitas pasar kerja), masuknya TKA yang tidak memiliki skill, hilangnya jaminan sosial, dan dihapuskannya sanksi pidana bagi pengusaha yang tidak memberikan hak-hak buruh.

Sama seperti gerakan penolakan revisi UU No 13 Tahun 2003 beberapa waktu yang lalu, Said Iqbal menegaskan buruh di Indonesia juga menolak omnibus law. 

 

(MU/REL)

Share :

Baca Juga

SEKITAR KITA

Desa Tanjung Anom Salurkan Sembako dari Provinsi Sumut kepada Warga yang Terdampak Covid-19

SEKITAR KITA

Tiba di Bandara Kualanamu, Irjen Pol Panca Putra Disambut Forkopimda Sumut

SEKITAR KITA

Dihari ke-2, Kapoldasu Bersama Gubsu dan Pangdam I/BB Tinjau Pelaksanaan Operasi Yustisi

NASIONAL

Masa Kampanye Berakhir, Jokowi & Prabowo Ingatkan Masyarakat ke TPS

SEKITAR KITA

Pasca Aksi Unras Anarkis, Ini Yang Dilakukan Para Polwan Kepada Kaum Ibu dan Anak di Desa Mompang Julu

BERITA UTAMA

Kemendagri Siap Lakukan Pembinaan dan Pengawasan dalam Perubahan Penyaluran Dana Desa

SEKITAR KITA

Polsek Medan Helvetia Nobar Film Sang Prawira Bersama dengan Anak Yatim Piatu

SEKITAR KITA

Satpol Air Polres Serdang Bedagai Antisipasi Kecelakaan Perairan