Home / NASIONAL

Rabu, 29 April 2020 - 23:30 WIB

Diminta Usut Kartu Pra Kerja, KPK Tak Mau Grusa-Grusu

MediaUtama | Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku tak mau gegabah dalam menindaklanjuti permintaan pengusutan dan pengawasan dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja.

Permintaan itu disampaikan oleh berbagai fraksi di DPR RI saat rapat antara Komisi III dan KPK pada Rabu (29/04/2020).

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan KPK menerima semua informasi mengenai dugaan penyimpangan pelaksanaan program Kartu Pra Kerja.

Meski begitu, menurut Firli, KPK tidak bisa sembarangan menetapkan bahwa telah terjadi penyimpangan dalam penggunaan anggaran atau pelaksanaan program Kartu Pra Kerja.

“Kami tidak bisa kerja grusa-grusu,” katanya dalam rapat kerja dengan Komisi Hukum DPR di Gedung DPR, Rabu 29 April 2020.

Firli mengungkapkannya menjawab desakan para anggota Komisi Hukum DPR yang ingin KPK mengusut penyimpangan program Kartu Pra Kerja.

Menurut Firli Bahuri, KPK perlu menggali semua informasi, fakta, dan bukti yang sebelum menyatakan ada tindak pidana korupsi.

Perwira tinggi Polri tersebut menuturkan KPK perlu menggali semua informasi, fakta, dan bukti sebelum menyatakan ada tindak pidana korupsi.

“Kalau dapat ditemukan bukti permulaan cukup, kami kejar. Sehingga membuat terang pidana dan kami temukan tersangkanya,” kata Firli dilansir dari tempo.co.

Para anggota Komisi Hukum DPR kompak meminta KPK mengawasi penggunaan anggaran Program Kartu Pra Kerja.

Mereka menyoroti penunjukan delapan vendor pelatihan online dalam program Pra Kerja tanpa tender dengan anggaran pelatihan mencapai Rp 5,6 triliun.

IKLAN ADS

“Bagaimana bisa terjadi (seperti itu), bagaimana strategi pengawasannya,” kata politikus PDIP Arteria Dahlan dalam rapat kerja.

Politikus Partai Gerindra Habiburokhman menilai ide program Kartu Pra Kerja sejatinya baik. Namun, pelaksanaannya berantakan.

Maka dia meminta KPK menelusuri pihak-pihak yang diduga mencari keuntungan di balik program yang menyedot anggaran APBN 2020 hingga total Rp 20 triliun tersebut.

“Jangan sampai Pak Jokowi ditipu sama anak kecil,” ucap Habiburokhman. “Kami geregetan, Pak. Jangan ada yang berani-berani mengambil kesempatan.”

Politikus Partai Demokrat Hinca Pandjaitan berpendapat tidak layak pemerintah menunjuk delapan vendor pelatihan online tanpa tender.

“Potensinya sangat besar sekali terjadi penyalahgunaan. Tidak tepat dan tidak berdaya guna meraup keuntungan begitu besar dan tanpa tender,” tuturnya.

Adapun politikus Partai Keadilan Sejahtera Aboe Bakar Alhabsyi mengatakan anggaran pelatihan dalam program Kartu Pra Kerja sebesar Rp 5,6 triliun terlalu besar.

Menurut dia, materi serupa bisa disaksikan di situs YouTube.com.

“Seharusnya kontennya dibuat Kementerian Koperasi dan UKM. Bagikan gratis (kontennya) dan uangnya dipakai untuk modal kerja,” katanya.

(MU/TC)

Share :

Baca Juga

BERITA UTAMA

Pemerintah Jamin Pemulangan WNI dari Wuhan Tak Bahayakan Warga Natuna

NASIONAL

KSPI Menolak Omnibus Law, Inilah 6 Alasannya

NASIONAL

11 Pasangan Bukan Suami Istri Tepergok Ngamar di Penginapan

NASIONAL

KPU Akui Keliru Input Data: Quick Count Boleh Dipercaya Boleh Tidak

NASIONAL

DPRD diminta panggil Bupati Mandailing Natal

NASIONAL

Mulai Besok, Satlantas Polrestabes Medan dan Jajaran Gelar Razia Patuh Toba 2019

NASIONAL

Djoko Tjandra Bisa Dijerat Pidana Baru, Surat Palsu dan Suap

NASIONAL

Mantan Panglima TNI Djoko Santoso Meninggal Dunia di RSPAD Gatot Subroto