SUMUT  

Seratusan Pendeta Datangi DPRD SU, Tuntut Pergub No19/2022 Dicabut

Sampaikan Tuntutan : Seratusan pendeta dan tokoh Kristen Sumut yang tergabung dalam FBUK Sumut saat menyampaikan tuntutannya kepada anggota DPRD Sumut, di gedung DPRD Sumut, Senin (19/9/2022).(Foto: Mu/dok)

Medan, Mediautama.news – Seratusan pendeta dan tokoh Kristen Sumut yang tergabung dalam Forum Bersama Umat Kristiani (FBUK) Sumut mendatangi DPRD Sumut, Senin (19/9/2022).

Mereka menuntut DPRD Sumut dan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi segera mencabut Peraturan Gubernur (Pergub) No19/2022 tentang tata cara pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD yang terkesan diskriminasi.

Tuntutan itu disampaikan, Presidium FBUK Sumut Pdt Antonius P Surbakti MTh, Pdt Agus Anen STh MH, Dr Restu Utama Pencawan SH MPd, Pdt Ferdy Sembiring STh, Pdt Apson Situmorang MTh , Pdt Dr Langsung Sitorus MTh, Pdt Jhoni Saragih MTh, Pdt Firman Parlindungan Butarbutar MPd, Pdt Safenudin Gea MPd dan sejumlah tokoh Kristen dan para pendeta lainnya dihadapan anggota DPRD Sumut Ruben Tarigan, SE.

Pada Pergub No 19/2022 khususnya Pasal 7, menurut para pendeta, disebutkan bahwa lembaga yang tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima dana hibah dari APBD Pemprov Sumut adalah rumah ibadah berbentuk Musholla, Surau serta Gereja Kharismatik.

Karenanya, FBUK Sumut menilai Pergub tersebut terkesan diskriminatif dan harus segera dicabut pasal-pasal yang menimbulkan perbedaan tersebut.

Menanggapi hal itu, anggota DPRD Sumut Ruben Tarigan langsung melakukan koordinasi dengan Pemprov Sumut. Didapat informasi, Pergub No19/2022 sedang dalam revisi. Karenanya, kepada para pendeta dan pemerhati ummat Kristiani diminta untuk bersabar.

“Informasi yang kita dapat, pihak Pemprov Sumut saat ini sedang merevisi Pergub No19,” tegas Ruben Tarigan.

Ruben mengkhawatirkan, jika Pergub tersebut tetap dibiarkan, akan ada kesenjangan yang menempatkan bantuan untuk rumah ibadah tidak mewakili keseluruhannya.

“Artinya, kita tidak ingin hanya rumah ibadah yang sudah besar yang boleh mendapatkan bantuan dari APBD. Kita ingin satu kesatuan untuk semua agama, tidak dibeda-bedakan, agar tidak menimbulkan keresahan bagi jemaat rumah ibadah lainnya,” ujarnya.

Untuk memastikan apakah Pergub dimaksud sudah direvisi, FBUK bersama 200 anggotanya berencana menemui Gubernur Sumut pada 26 September 2022 di Rumah Dinas Gubernur.

Seperti diketahui, Pergub No 19/2022 yang ditandatangani Gubernur Sumut Edy Rahmayadi pada 22 April 2022 mendapat reaksi dari berbagai pihak karena Pergub tersebut dinilai diskriminatif.(Md 1)

 

 290 views