Kajati Sumut Paparkan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK kepada Tim Penilai Kejagung

  • Bagikan
Paparan : Kajati Sumut Idianto SH MH didampingi Wakajati Drs. Joko Purwanto, SH dan para Asisten, Koordinator, Kabag TU memaparkan pembangunan Zona Integritas menuju WBK kepada Tim Penilai Kejagung secara daring dari ruang meeting Lantai 2 Kantor Kejati Sumut, Kamis (11/8/2023).(Foto: Mu/dok).

Medan, Mediautama.news – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatera Utara Idianto SH MH menyampaikan paparan terkait pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Kegiatan Penyampaian Evaluation dan Wawancara Pembangunan Zona Integritas menuju WBK Tahun 2023 kepada Tim Penilai Kejaksaan Agung secara daring dari ruang meeting Lantai 2 Kantor Kejati Sumut, Jalan AH Nasution, Medan, Kamis (11/8/2023).

Selain Kajati Sumut, hadir juga dalam kesempatan itu Wakajati Sumut Drs. Joko Purwanto, SH, para Asisten, Koordinator, Kabag TU dan agen perubahan (jaksa dan pegawai disiplin dan berintegritas).

Kajati Sumut Idianto menyampaikan paparan terkait perubahan dan inovasi Kejati Sumut mulai dari tingkat disiplin dengan kehadiran dan partisipasi semua pegawai dalam bekerja, pelayanan yang dilakukan terhadap masyarakat dan program unggulan serta produk unggulan Kejati Sumut dalam membangun zona integritas menuju WBK tahun 2023.

Mantan Kajati Bali ini juga memaparkan terkait pelayanan publik seperti laporan pengaduan masyarakat yang sudah terpadu, menempatkan jaksa piket di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan memberikan konsultasi hukum gratis lewat Jaksa Daring dan hotline.

Paparan yang disampaikan Kajati Sumut juga diikuti seluruh Tim Evaluator WBK Kejaksaan Agung RI termasuk Wakil Jaksa Agung RI Dr. Sunarta.

Dalam sebuah kesempatan, Wakil Jaksa Agung Dr. Sunarta menyampaikan, sebagai bentuk objektifitas penilaian, setiap tahapan harus didokumentasikan dengan baik sebagai dasar jika ada keberatan dari unit/satuan kerja terhadap hasil penilaian, maka akan dapat dijelaskan sesuai fakta.

Hasil dokumentasi dapat turut menjadi bahan pembanding saat dilakukan validasi oleh Kementerian PAN-RB. (Md 1)

Editor : Indan

  • Bagikan