Jakarta, Mediautama.news – Pembatasan ekspor terhadap 40 perusahaan asal Jepang pada Selasa (24/2/2026) dengan dalih menjaga keamanan nasional resmi diberlakukan oleh Pemerintah China. Kebijakan ini semakin mempertajam ketegangan antara dua raksasa ekonomi Asia yang telah memanas selama beberapa bulan terakhir dan berdampak signifikan terhadap merosotnya sektor pariwisata.
Dalam pengumuman tersebut, otoritas China memberlakukan pembatasan ekspor untuk produk berstatus dual-use atau barang berkegunaan ganda yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sipil maupun militer. Regulasi ini menargetkan 20 entitas Jepang, termasuk lima anak usaha Mitsubishi Heavy Industries serta badan antariksa Jepang, Japan Aerospace Exploration Agency.
Selain pembatasan langsung, Kementerian Perdagangan China juga memasukkan 20 organisasi Jepang lainnya ke dalam daftar pantauan atau watch list. Daftar ini mencakup produsen otomotif Subaru yang kini diwajibkan menjalani peninjauan ketat atas barang-barang ekspor yang berpotensi digunakan untuk tujuan militer.
Langkah ini, menurut Kementerian Perdagangan China, merupakan bentuk pertahanan diri terhadap kebijakan luar negeri Jepang. Menurut otoritas Beijing, tindakan tersebut sudah sesuai dengan koridor hukum internasional yang berlaku saat ini.
Pernyataan resmi Kementerian Perdagangan China dikutip AFP dan dilansir dari CNBC Indonesia menyatakan, bahwa langkah-langkah di atas bertujuan untuk mengekang ‘remiliterisasi’ dan ambisi nuklir Jepang dan sepenuhnya sah, masuk akal, dan sesuai hukum.
Pemerintah China juga memberikan jaminan bagi perusahaan-perusahaan yang tidak terlibat dalam aktivitas militer. Mereka mengklaim bahwa pembatasan ini hanya menargetkan pihak-pihak yang dianggap mengancam keamanan nasional Negeri Tirai Bambu.
“Entitas Jepang yang jujur dan patuh hukum tidak perlu khawatir,” tambah pernyataan tersebut.
Hal ini menambah ketegangan antara kedua negara yang sudah panas sebelumnya. Tensi bermula dari pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi pada November lalu yang menyebut bahwa Jepang bisa melakukan intervensi militer jika terjadi serangan terhadap Taiwan.
Beijing merespons keras hal tersebut karena menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan tidak mengesampingkan penggunaan kekuatan fisik untuk mengambil alih pulau tersebut.
Menanggapi keputusan sepihak tersebut, Pemerintah Jepang menyatakan keberatan yang sangat keras. Tokyo menilai langkah China merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan dalam hubungan perdagangan internasional antar kedua negara.
“Kami memprotes keras langkah-langkah ini dan menuntut penarikan kembali kebijakan tersebut,” tegas juru bicara pemerintah Jepang, Kei Sato.
Sebelumnya, seorang pejabat kementerian perdagangan Jepang juga menyatakan bahwa Tokyo tidak akan tinggal diam. Saat ini pemerintah Jepang tengah memantau dampak ekonomi yang timbul akibat kebijakan baru tersebut.
“Tokyo akan mengambil langkah-langkah yang tepat setelah menganalisis dampak dari pembatasan baru ini,” ujar pejabat tersebut.
Dampak perselisihan ini sudah terlihat nyata pada sektor pariwisata di mana jumlah wisatawan China ke Jepang anjlok sebesar 61% pada Januari setelah Beijing mengeluarkan peringatan perjalanan. Selain itu, ketegangan militer juga meningkat setelah jet J-15 China dilaporkan mengunci radar pada pesawat Jepang di perairan internasional dekat Okinawa pada Desember lalu.
Langkah terbaru China ini langsung memicu aksi jual di bursa saham Tokyo yang menyasar perusahaan industri berat. Saham Kawasaki Heavy Industries merosot hampir 5%, sementara Mitsubishi Heavy Industries turun hampir 4%, dan IHI anjlok hingga hampir 7%.
Jepang sendiri memang tengah memperkuat kapabilitas militernya dan menyetujui rekor anggaran pertahanan senilai 9 triliun yen untuk tahun fiskal mendatang. PM Sanae Takaichi menegaskan di hadapan parlemen bahwa penguatan militer diperlukan di tengah situasi keamanan global yang semakin tidak menentu.
“Memperkuat kemampuan pertahanan kita sangat penting untuk melindungi nyawa dan mata pencaharian damai warga negara kita saat kita menghadapi lingkungan keamanan yang paling parah dan kompleks sejak akhir Perang Dunia II,” kata Takaichi.
Di sisi lain, para ahli menilai kebijakan China ini akan menjadi beban berat bagi korporasi Jepang yang memiliki ketergantungan pada rantai pasok dari China. Proses persetujuan ekspor diprediksi akan menjadi jauh lebih sulit dan memakan waktu lama.
“Dengan pengumuman hari ini, kita dapat memperkirakan prosesnya akan dibuat menjadi lebih ketat. Saya percaya ini akan menjadi pukulan besar bagi perusahaan-perusahaan yang terlibat,” ujar Noriyuki Kawamura, profesor emeritus hubungan Jepang-China di Universitas Studi Asing Nagoya.(r)
Editor: Edward
