SUMUT  

Ambisi Besar Medan, Ubah Sampah Jadi Listrik Tapi Terkendala Anggaran

Paparkan: Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memaparkan terkait penanganan sampah yang akan diubah menjadi energi listrik, pada kunjungan kerja Komisi D DPRD DKI Jakarta, di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota Medan, Rabu (1/4/2026).(Foto:Mu/dok)

Medan, Mediautama.news – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan penanganan sampah menjadi fokus utama Pemko Medan. Hal itu disampaikan Rico Waas saat menerima kunjungan kerja Komisi D DPRD DKI Jakarta, di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota Medan, Rabu (1/4/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Rico Waas memaparkan kompleksitas Kota Medan sebagai kota terbesar di wilayah barat Indonesia dengan jumlah penduduk mencapai 2,5 juta jiwa pada malam hari dan meningkat hingga sekitar 4 juta jiwa di siang hari. Kondisi ini berdampak langsung pada tingginya produksi sampah yang mencapai 1.300 hingga 1.500 ton per hari.

“Ketika banjir terjadi, produksi sampah bisa meningkat hingga 3.000 ton per hari, bahkan pernah mencapai 7.000 ton dalam sehari akibat banyaknya barang rusak,” ujarnya.

Ia menjelaskan, saat ini Kota Medan hanya memiliki satu tempat pembuangan akhir (TPA), yakni TPA Terjun seluas sekitar 14 hektare. Dari luas tersebut, hanya tersisa 2 hingga 3 hektare yang belum terisi, dengan total timbunan sampah mencapai sekitar 600.000 ton.

“Jika tidak segera ditangani, pada 2029 TPA Terjun diperkirakan akan mengalami overload. Ini menjadi ancaman serius bagi lingkungan,” kata Rico.

Sebagai langkah penanganan, Pemko Medan mendorong gerakan kebersihan berbasis masyarakat melalui program “Sapa Warga” setiap Minggu serta “Gotong Royong Raya” yang melibatkan sekitar 3.000 personel di 21 kecamatan untuk menangani titik sampah kritis.

Selain itu, Medan juga masuk dalam 10 kota di Indonesia yang mendapatkan proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL). Pemko telah menyiapkan lahan sekitar 5 hektare untuk pembangunan fasilitas tersebut, dengan hasil energi nantinya akan disalurkan ke PLN.

Namun, Rico mengakui pembangunan fasilitas pengolahan sampah membutuhkan anggaran besar, mencapai sekitar Rp1,7 triliun berdasarkan studi banding ke Jakarta. “Dengan APBD sekitar Rp7 triliun, ini sangat berat jika hanya mengandalkan anggaran daerah. Dukungan pemerintah pusat sangat kami harapkan,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike menyebut persoalan sampah juga menjadi tantangan serius di Jakarta, meskipun didukung anggaran besar.

“Persoalan sampah tetap menjadi darurat. Bahkan insiden longsor di tempat pengolahan sampah yang menelan korban jiwa menjadi perhatian kami,” ujarnya.

Menurutnya, pengelolaan sampah membutuhkan pendekatan menyeluruh dari hulu ke hilir, dengan tantangan terbesar pada perubahan perilaku masyarakat dalam memilah sampah.

Kunjungan kerja ini diharapkan menjadi momentum untuk berbagi pengalaman dan memperkuat kolaborasi antar daerah dalam mencari solusi pengelolaan sampah yang berkelanjutan.(Komed)

Editor: Edward