Home / SEKITAR KITA

Selasa, 7 Januari 2020 - 22:46 WIB

Menolak Omnibus Law, Buruh Kota Medan Akan Aksi ke Kantor Gubsu dan DPRD-SU

Ket Foto : Tony Rickson Silalahi, Ketua KC FSPMI-KSPI Kota Medan.

Ket Foto : Tony Rickson Silalahi, Ketua KC FSPMI-KSPI Kota Medan.

MediaUtama | Medan – Konsulat Cabang KC FSPMI – KSPI Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPMI-KSPI) Kota Medan akan melakukan aksi demonstrasi turun ke jalan untuk menyatakan sikapnya menolak Omnibus Law Ketenagakerjaan dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Ketua KC FSPMI-KSPI Kota Medan, Tony Rickson Silalahi menyatakan aksi tersebut akan dilakukan pada tanggal 20 Januari 2020.

“Kita akan mengorganisir Pekerja/Buruh di Belawan, KIM Mabar, Kota Medan untuk berdemonstrasi dan bergabung dengan rekan-rekan Pekerja/Buruh dari dari Kab./Kota lainnya yang juga melakukan aksi di hari yang sama yang dipusatkan di Kantor Gubernur Sumatera Utara dan DPRD-SU,” ujarnya.

Baca Juga : KSPI Menolak Omnibus Law, Inilah 6 Alasannya

Lanjut dikatakan Tony, “Aksi yang kami lakukan pada tanggal 20 Januari bersamaan dengan pembukaan masa sidang DPR-RI di awal tahun ini.

Dalam aksi ini, Tony Rickson Silalahi berharap Gubsu dan DPRD-SU bisa menyampaikan aspirasi kaum Pekerja/Buruh Kota Medan – Sumatera Utara untuk menolak pembahasan Omnibus Law.

IKLAN ADS
Baca Juga :  HBB Apresiasi Kejari Pemantangsiantar Terbitkan SKPP untuk 4 Nakes Dijerat Menista Agama

Baca Juga : Tolak Omnibus Law, Buruh Seluruh Indonesia Lakukan Aksi Unjuk Rasa Serentak

Sebab, menurut kajian FSPMI – KSPI, secara substansi, Omnibus Law cenderung merugikan kaum Pekerja/Buruh.

“Kami menilai Omnibus Law tidak akan meningkatkan investasi. Tetapi justru akan mendegradasikan tingkat kesejahteraan kaum Pekerja/Buruh, sehingga mereka menjadi miskin,” tegasnya.

Tony Rickson Silalahi menilai, Omnibus Law hanya akan menghilangkan upah minimum, menghilangkan pesangon, outsourcing dan kontrak kerja yang bebas (fleksibilitas pasar kerja), masuknya TKA yang tidak memiliki skill, hilangnya jaminan sosial, dan dihapuskannya sanksi pidana bagi pengusaha yang tidak memberikan hak-hak Pekerja/Buruh.

Sama seperti gerakan penolakan revisi UU No 13 tahun 2003 beberapa waktu yang lalu. Ia juga menegaskan Pekerja/Buruh di Medan-Sumatera Utara juga menolak Omnibus Law. 

 

Baca Juga :  HBB Apresiasi Kejari Pemantangsiantar Terbitkan SKPP untuk 4 Nakes Dijerat Menista Agama

(MU/REL)

Share :

Baca Juga

SEKITAR KITA

Tim Khusus Pemakaman Jenazah Covid-19 Jalani Pemeriksaan Kesehatan

SEKITAR KITA

Kapolsek Medan Helvetia Beri Kejutan Hari Ulang Tahun Kepada Orang Terdekatnya

SEKITAR KITA

Aipda Peran Suhada, S.H Gunakan Sepeda Ontel Jalankan Aktivitas yang Diemban

SEKITAR KITA

Polsek Medan Helvetia Kembali Mengaji dan Tausyiah di Aula Wicaksana Laghawa

SEKITAR KITA

H Indra Porkas Lubis, MA dimata Ketum DPP MDI DR H Dading Ishak SH, MM

SEKITAR KITA

Penyuluhan Tentang Penyakit Jantung di Desa Cinta Damai Kecamatan Percut Sei Tuan

SEKITAR KITA

Gugus Tugas Pencegahan Covid-19 di Madina Semprotkan Cairan Desinfektan Secara Massal

SEKITAR KITA

IKAPDA Gelar Donasi Membantu Korban Dampak Covid-19