Home / SEKITAR KITA / SUMUT

Selasa, 7 Januari 2020 - 23:46 WIB

PKC PMII Sumut Desak Pemerintah Harus Tegas Tanggapi Konflik di Perairan Natuna

Ket Foto : Ketua PKC PMII Sumut, Azlansyah Hasibuan.

Ket Foto : Ketua PKC PMII Sumut, Azlansyah Hasibuan.

MediaUtama | Sumut – Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sumatera Utara meminta pemerintah untuk tegas menghadapi China terkait konflik teritorial di perairan Natuna yang saat ini viral dalam perbincangan di Media Sosial.

“Walaupun China investor terbesar nomor tiga di Indonesia, saya minta Pemerintah juga harus tegas menghadapi konflik ini,”  ujar Ketua PKC PMII Sumut, Azlansyah Hasibuan, Selasa (7/1/2020).

Dijelaskan Azlansyah lagi bahwa jika Pemerintah tegas menyikapi ini dengan berwibawah maka konflik yang terjadi saat ini tidak dapat terulang lagi dan Indonesia juga bisa dinilai berwibawah di Dunia.

Azlan mengaku, pihaknya hingga kini masih menunggu sikap Pemerintah RI dan itikad baik China untuk meminta maaf terkait persoalan ini.

“Bila tidak juga selesai persoalan ini PMII Sumut siap aksi unjuk rasa di depan kantor Konsulat China di Sumut,” tegasnya.

Baca Juga : Hakim PN Medan Apresiasi Kepolisian Tangkap Pelaku Pembunuhan Jamaluddin 


Baca Juga : 3 Pelaku Pembunuh Hakim PN Medan Diamankan, Otak Pelaku Istri Korban

IKLAN ADS
Baca Juga :  HBB Apresiasi Kejari Pemantangsiantar Terbitkan SKPP untuk 4 Nakes Dijerat Menista Agama

Selain itu, ia juga menyarankan Pemerintah RI segera melakukan dialog ke Duta Besar China.

“Kita minta pemerintah segera lakukan dialog ke Duta Besar China di Jakarta untuk memberikan masukan yang konstruktif. Bila tidak diindahkan lebih baik, pemerintah mengusir Duta Besar China dari republik ini,” ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj melalui keterangan tertulisnya meminta Pemerintah RI untuk tidak bersikap lemah kepada China.

Said menyatakan Kepulauan Natuna masuk dalam 200 mil laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang telah diratifikasi sejak 1994.

“Karena itu tindakan coast guard China mengawal kapal nelayan berbendera China di perairan Natuna sebagai bentuk provokasi politik yang tidak bisa diterima,” pungkasnya.

 

Baca Juga :  HBB Apresiasi Kejari Pemantangsiantar Terbitkan SKPP untuk 4 Nakes Dijerat Menista Agama

(MU-Azhari)

Share :

Baca Juga

BERITA UTAMA

Dibantah! Keterangan PPK Proyek Septic Tank Komunal Kelurahaan Simalungun 

SEKITAR KITA

Polsek Percut Sei Tuan Bubarkan Masyarakat yang Berkumpul Untuk Mengantisipasi Penyebaran Covid-19

SEKITAR KITA

Kapolres Madina Berikan Sembako dan Tali Asih Kepada Anak Penyandang Disabilitas

SEKITAR KITA

Brigjen Pol Mardiaz Pimpin Inspektur Upacara Pembinaan Tradisi

BERITA UTAMA

Gunakan ADD Untuk Bimtek, Ratusan Kades Terancam Pelanggaran Hukum

BERITA UTAMA

Disoal…! Kontribusi Perusahaan Pembangkit Listrik Swasta

BERITA UTAMA

Kapolres Simalungun Gelar Pasukan Keamanan Jalur Mudik Natal dan Tahun Baru 2019

BERITA UTAMA

Fraksi Hati Nurani: Retribusi Siantar Gak Pernah Tercapai