Akhirnya Terbukti, Upah Minimum dan Pesangon Dihapus, KSPI Tolak Omnibus Law

  • Bagikan
Ket Foto : Presiden KSPI Said Iqbal saat memberikan keterangan pers terkait Omnibus Law RUU Cipta Kerja di kawasan Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat.

MediaUtama | Jakarta – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dengan tegas menolak RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) yang draftnya saat ini sudah resmi diserahkan pemerintah ke DPR RI.

Sikap KSPI ini disampaikan oleh Presiden KSPI Said Iqbal saat konferensi pers terkait RUU Cipta Kerja di Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2020).

“Namun sayangnya, di dalam RUU Cipta Kerja sama sekali tidak tercermin adanya kepastian kerja, jaminan pendapatan, dan jaminan sosial tersebut. Berarti omnibus law tersebut tidak ada perlindungan bagi buruh bahkan menghilangkan kesejahteraan yang selama ini didapat oleh buruh,” kata Iqbal.

Tidak adanya kepastian kerja tercermin dari outsourcing dan kerja kontrak seumur hidup tanpa batas, PHK bisa dilakukan dengan mudah, dan TKA buruh kasar yang tidak memiliki keterampilan berpotensi bebas masuk ke Indonesia.

Selain itu juga tidak adanya kepastian pendapatan terlihat dari hilangnya upah minimum, tidak ada lagi sanksi pidana bagi pengusaha yang membayar upah di bawah upah minimum, dan hilangnya pesangon. 

Sementara itu, karena outsourcing dan kerja kontrak dibebaskan, maka buruh tidak lagi mendapatkan jaminan sosial, seperti jaminan pensiun, jaminan hari tua, jaminan kesehatan dan yang lainnya. 

“Karena tiga prinsip tadi tidak terdapat dalam RUU Cipta Kerja, maka KSPI menyatakan dengan tegas menolak RUU Cipta Kerja Omnibus Law,” tegas Iqbal.

Selain karena ketiga prinsip di atas tidak ada dalam RUU Cipta Kerja; Said Iqbal menyebut ada 9 (sembilan) alasan KSPI menolak isi Omnibus Law, khususnya untuk kluster ketenagakerjaan.

Kesembilan alasan itu berangkat dari tiga prinsip buruh yang dianggap KSPI tidak terdapat dalam Omnibus Law RUU tersebut.

Kesembilan alasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hilangnya Upah Minimum

“Dalam RUU Cipta Kerja, ada istilah yang disebut upah per satuan waktu dan per satuan hasil. Upah per satuan waktu adalah per jam, otomatis menghilangkan upah minimum,” kata dia.

Tidak hanya itu, dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah minimum provinsi (UMP) hanya berlaku di wilayah DKI Jakarta dan D.I Yogyakarta.

Para buruh, kata dia, menggunakan upah dari upah minimum kabupaten (UMK) dan upah minimum sektoral kerja (UMSK).

Namun dalam RUU Cipta Kerja, UMK dan UMSK dihapus dan digantikan UMP.

Ket Foto : Presiden KSPI Said Iqbal saat memberikan keterangan pers terkait Omnibus Law RUU Cipta Kerja di kawasan Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat.

“Berarti hilang. Kalau tetap dipaksakan UMP, upah yang UMK/UMSK-nya lebih besar dari UMP masa diturunkan (kalau berpatokan hanya pada UMP),” kata dia.

Selain itu, perumusan kenaikan upah minimum juga hanya berdasarkan pertumbuhan ekonomi, tidak ditambahkan inflasi seperti halnya dalam PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Termasuk juga munculnya istilah upah padat karya yang dinilai KSPI sebagai upah minimum di bawah upah minimum.

“Ya jadi tidak ada upah minimum,” kata dia.

 

2. Hilangnya Pesangon

“Pesangon hilang karena UU Cipta Kerja membolehkan outsourcing dan karyawan kontrak bebas sehingga mereka tak perlu pesangon,” kata dia.

Namun, kata dia, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah menyebutkan ada uang pemanis selama lima bulan. Menurut KSPI, buruh tak membutuhkan itu.

Para pekerja membutuhkan kepastian kerja dan jaminan sosial.

Baca Juga : 

Buruh di Sumut Unjuk Rasa Tolak Omnibus Law Cipta Tenaga Kerja

Dinilai Rugikan Pihak Buruh, APBD-SU Tolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

“Dalam RUU Cipta Kerja, penggantian hak hilang. Penghargaan masa kerja dikurangi. Karena ada istilah upah per jam, pasti tidak dapat pesangon karena pesangon diberikan satu kesatuan hasil,” kata dia.

Selain itu, sakit berkepanjangan juga tidak dibayar dan dipecat. Termasuk saat usia pensiun.

3. Penggunaan Outsourcing yang Bebas

Semua jenis pekerjaan dan waktu yang tak terbatas. Dalam UU Ketenagakerjaan Nomor 13, terdapat lima jenis pekerjaan yang bisa menggunakan outsourcing, yakni security, cleaning service, transportasi, catering dan pemborongan pertambangan.

“Dalam RUU Cipta Kerja, agen (outsourcing) diakomodasi, dilindungi secara hukum, boleh menjual manusia,” kata dia.

4. Jam Kerja Eksploitatif

“40 jam seminggu. Kerja per hari 14 jam jadi boleh. Kalau di UU 13, 7-8 jam,” kata dia.

5. Penggunaan Karyawan Kontrak yang Tidak Terbatas

“Berlaku untuk semua jenis pekerjaan, sekarang bisa seumur hidup lamanya,” kata dia.

6. Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) Unskilled Workers

Hal tersebut, kata dia, berpotensi untuk penggunaan buruh kasar bebas karena tak perlu izin tertulis dari menteri.

“Ada izin tertulis menteri saja banyak, kalau dihapus makin mudah. Industri startup dan lembaga pendidikan TKA bebas bekerja,” kata dia

7. PHK yang Dipermudah

Sebab banyak outsourcing dan karyawan kontrak bebas karena tak ada batas waktu, maka PHK pun dinilai menjadi mudah.

“Dalam seumur hidup boleh dikontrak dan di-outsourcing. Dalam RUU Cipta Kerja, agen outsourcing resmi diberi ruang oleh negara,” kata dia.

8. Hilangnya Jaminan Sosial Bagi Pekerja Buruh Khususnya Kesehatan dan Pensiun

“Dengan karyawan kontrak dan outsourcing, tak ada jaminan sosial pensiun. Pekerja yang haid, sakit, dipotong gaji.anksi Pidana yang Dihilangkan

9. Ketiadaan sanksi bagi pengusaha yang tak membayar upah juga menjadi alasan penolakan.

“Tidak ada larangan dan sanksi jika pengusaha membayar di bawah upah minimum karena Pasal 90 UU 13 dihapus. Jadi tidak bayar pun boleh,” kata dia.

Secara politik, KSPI meminta DPR RI mendrop semua pasal kluster Ketenagakerjaan di RUU Cipta Lapangan Kerja dan kembali kepada UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

 

(MU/Rel) 

  • Bagikan