Miris! Di Tengah Pandemi Corona, PT Global Imoo Berhentikan Pekerjanya Tanpa Diberikan Haknya?

  • Bagikan
Ket Foto : Pihak PT Global IMOO Telekomunikasi melalui Jennifer (kiri), Leli (kanan) ketika bertemu dengan para pekerja yang akan di berhentikan.

MediaUtama | Medan  – Pandemi virus corona membuat banyak perusahaan menerapkan work from home atau bekerja dari rumah. Namun berbeda dengan yang dialami karyawan PT Global Imoo Telekomunikasi (Produk Jam Tangan Anak-red) berkantor di Jalan Sekip, Kota Medan. 

Seperti halnya pekerja berinisial SR (32), di tengah wabah virus Corona (Covid-19), melanda dengan kondisi sulit, dirinya bersama beberapa pekerja lain di PHK oleh perusahaan tempat mereka bekerja.

Tentunya kondisi tersebut membuat beban hidup yang harus ditanggung pekerja itu semakin berat. Dimana, bukan hanya membeli kebutuhan pokok lagi yang dirasa akan sulit, penghasilan dari gaji bekerja pun bakal sudah tidak ada lagi.

Parahnya, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan PT Global Imoo Telekomunikasi terhadap SR tanpa diberikan uang pesangon?, sungguh miris.

Informasi yang dihimpun, saat perwakilan perusahaan melakukan pertemuan dengan beberapa karyawan termasuk inisial SR disodorkan Surat Pengakhiran Kontrak Kerja dan Surat Paklaring agar ditandatangani.

Anehnya, bila kedua surat tersebut ditandatangani, perusahaan hanya membayar gaji bulan terakhir bekerja SR, sedangkan uang pesangon yang seharusnya wajib diberikan perusahaan apabila karyawan di PHK, sesuai UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 156 dan Pasal 163 yang juga merupakan hak pekerja/karyawan terkesan diabaikan?.

Sementara itu, pihak PT Global Imoo Telekomunikasi, dalam pertemuan di salah satu ruangan kantor itu, melalui wanita bernama  Leli yang mengaku mewakili perusahaan mengatakan, ”Persoalan ini tidak ada urusan wartawan, dan saya sebagai warga negara berhak untuk tidak menjawab konfirmasi,” katanya dilansir dari tobapos.co.

Ket Foto : Beberapa para pekerja PT Global Imoo saat bertemu dengan perwakilan perusahaan terkait penandatanganan surat pemberhentian.

Ia juga menambahkan agar bila keberatan karyawan bisa mengadu ke Dinas ketenagakerjaan Kota Medan.

Karena merasa haknya sebagai karyawan tidak dipenuhi perusahaan meski hendak di PHK, SR bersama rekannya kemudian meninggalkan kantor PT Global IMOO Telekomunikasi tanpa membubuhkan tanda tangan surat yang disodorkan. 

Sementara itu, seorang wanita yang disebut-sebut sebagai menager perusahaan bernama Jennifer saat dikonfirmasi terkait penyelesaian akan persoalan SR, melalui sambungan whatsapp belum bisa dihubungi hingga berita ini diturunkan.

Terpisah Rahmadsyah Ramadhan Harahap Fungsionaris Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kota Medan mengatakan belum pernah ada sejarahnya karyawan tetap di perusahaan dikeluarkan tanpa menerima haknya.

Ket Foto : Rahmadsyah Ramadhan Harahap saat ditemui di Pengadilan Negeri Medan.

“Seandainya pun dia merupakan pekerja kontrak jika diberhentikan belum pada waktunya, perusahaan wajib membayarkan sisa waktu kontraknya,” tegas Rahmadsyah ketika ditemui di Pengadilan Negeri Medan.

Sesuai UU Ketenagakerjaan

Diketahui dalam Pasal 156 Ayat 1 UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan disebutkan : Pasal 156 (1) Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.

Kemudian dalam Pasal 163 Ayat 2 disebutkan : Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perubahan status, penggabungan, atau peleburan perusahaan, dan pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/buruh di perusahaannya, maka pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali .

Bermohon Kepada DPRD Medan

Masih dalam persoalan tersebut, SR bersama beberapa temannya yang menjadi korban PHK berencana akan mengadu ke Komisi B DPRD Kota Medan dengan menemui Aulia Rachman selaku Ketua.

Mereka juga berharap, melalui DPRD Medan (Komisi B), Dinas Tenaga Kerja Kota Medan dapat memanggil pihak perusahaan untuk segera menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi di tengah kondisi bangsa yang sulit ini apabila pihak perusahaan tetap ngotot melakukan PHK tanpa memberikan kewajibannya, dimana dalam hal ini SR sudah bekerja 1 tahun lebih di PT Global Imoo Telekomunikasi.

(MU/Rel)

  • Bagikan
Call Now ButtonKRITIK & SARAN