Sidang Tuntutan Ditunda, Hakim Pertanyakan Terdakwa Tak Hadiri Sidang

  • Bagikan
Ket Foto : Terdakwa Rika saat menjalani sidang beberapa waktu lalu.

MediaUtama | Medan – Sidang lanjutan terkait kasus penganiayaan terhadap korban Dea yang dilakukan terdakwa Rika br Nainggolan kembali digelar di ruang Cakra 5 Pengadilan Negeri Medan, Rabu (29/04/2020).

Dalam sidang yang beragendakan pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Joice S. SH batal dibacakan. Pasalnya terdakwa Rika tidak hadir di dalam persidangan, diduga Rika sengaja menghindar dengan pergi ke Jakarta tanpa pemberitahuan kepada Hakim. 

Sehingga tuntutan yang akan dibacakan JPU di depan persidangan ditunda sampai 12 Mei 2020. Majelis hakim yang diketuai Hendra Sutardodo meminta JPU agar menghadirkan terdakwa di persidangan yang akan datang.

Dalam persidangan, majelis sempat bertanya kepada penuntut umum alasan terdakwa ke jakarta, sementara jadwal persidangan sudah kita sepakati dua minggu yang lalu. Bahkan sekarang dimana-mana diberlakukan PSBB kok dibiarin terdakwa pergi ke jakarta.

“Seharusnya JPU bisa mencegah setelah mendapat pemberitahuan dari terdakwa,” kata majelis hakim Hendra.

Di luar persidangan, saat ditanyakan kepada majelis hakim Hendra, Apakah perbuatan terdakwa tidak kooperatif pada persidangan terdakwa bisa ditahan.

Majelis hakim Hendra mengatakan bisa kita tahanan, tapi kita majelis hakim akan coba musyawarah dulu kan sidang ditunda sampai dua pekan pak,” katanya sambil meninggalkan awak media menuju ruangannya.

Terpisah, JPU dikonfirmasi oleh awak media di ruang tunggu, Jaksa menerangkan mereka melihat tiket pemberangkatan terdakwa kejakarta,” terang Joice. 

Sementara itu, praktisi hukum, Muslim Muis SH menanggapi pertanyaan wartawan tentang perbuatan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korbanya sampai dirawat inap atau opname. Selain itu tidak dpt melakukan kegiatannya sehari- hari.

Menurut Advokat kondang ini, bahwa di dalam KUHPidana kan jelas disebutkan pada pasal 351 ayat 1 KUHP penganiayaan berat dan menyebabkan korbannya opname dan terhalang bekerja sesuai visum at evertum, bisa dilakukan penahanan terhadap diri terdakwa. 

“Jadi sebenarnya tidak ada alasan penegak hukum untuk tidak menahan. Apalagi terdakwa tidak kooperatif dalam menjalani proses hukum yang dijalaninya,” jelasnya.

Sehingga jadi preseden buruk bagi penegak hukum, jika pelaku penganiayaan berat masih bisa menghirup udara bebas tanpa ada sanksi yang benar sesuai KUHPidana.

Apalagi seperti yang diketahui terdakwa meninggalkan wilayah tempat dimana terdakwa diproses hukum yakni PN Medan.

“Hal ini sangat menjadi perhatian majelis hakim dan penuntut umum. Agar terdakwa tidak mengulangi perbuatan dan menghormati proses hukum yang sedang dijalani terdakwa. 

Lanjut dikatakannya, tinggal menunggu majelis hakim saja mau menahan atau tidak. Karena terdakwa sudah tidak mematuhi acara dan aturan  persidangan itu sendiri.

“Namun demikian kita percayakan saja sama majelis hakim, karena keputusan di persidangan pada mereka  hakim yang mulia,” pungkas Muis.

(MU)

  • Bagikan
Call Now ButtonKRITIK & SARAN