Sidang Lanjutan Kasus Dugaan Korupsi Skandal Pembelian MTN, Ini Kata Saksi Ahli Atja Sondjaja

  • Bagikan
Ket Foto : Ahli hukum pidana Atja Sandjaya (kiri pegang mik) yang juga mantan Hakim Agung Mahkamah Agung (MA-RI).

MediaUtama | Medan – Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pembelian surat berharga Medium Terms Notes (MTN) milik PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) Finance dengan terdakwa Maulana Akhyar Lubis (52) selaku Pimpinan Divisi Treasuri PT Bank Sumut dan terdakwa Andri Irvandi (53) selaku Direktur Kapital Market PT MNC Securitas kembali digelar di ruang Cakra 2 Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan. Senin (16/10/2020).

Dalam persidangan kali ini, tim penasihat hukum (PH) terdakwa Maulana Akhyar Lubis menghadirkan saksi ahli yakni ahli hukum pidana Atja Sondjaja SH MH yang juga mantan Hakim Agung Mahkamah Agung (MA-RI) dan ahli akuntan perbankan.

Menurut Atja Sandjaya dalam keterangannya di hadapan majelis hakim yang diketuai Sri Wahyuni mengatakan bila perhitungan kerugian keuangan negara dilakukan auditor tidak berwenang (oleh JPU akuntan tidak terdaftar di IAPI bernaung di Akuntan Publik Tarmizi, red), bukan alat bukti yang sah.

“Bila hasil audit investigasi dilakukan kantor akuntan publik dijadikan dasar menentukan kerugian keuangan negara ternyata diperoleh secara melawan hukum atau tidak sesuai ketentuan kemudian dijadikan alat bukti yang sah, tidak bisa digunakan sebagai alat bukti. Jangan auditnya palsu. Kalau itu sempat palsu bisa bahaya,” tegasnya.

Masih menjawab pertanyaan Mathilde, ketua tim PH terdakwa Andri Irvandi, Artja menimpali, hakim harus memutuskan perkara tindak pidana sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah.

Jangan sampai salah memutuskan. Lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah daripada menghukum satu orang tidak bersalah. Sementara JPU dalam dakwaannya menyebutkan, akibat perbuatan kedua terdakwa kerugian keuangan negara digadang-gadang mencapai Rp202 miliar.

Menjawab pertanyaan Eva Nora selaku PH terdakwa Maulana Akhyar, ahli berpendapat, mengacu asas legalitas, sederhana apapun perbuatan itu kalau tidak diatur dalam UU pidana, bukan tindak pidana. Sebab dalam perkara ini, timpal Eva Nora, kliennya didakwa JPU tidak melaksanakan Kepdir PT Bank Sumut No 531 Tahun 2004.

Menurut Atja, mengacu asas legalitas sebagaimana disebut dalam Pasal 1 ayat (1) KUHPidana, bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Bila Kepdir tersebut tidak ada disebutkan sanksi pidana, jelas perbuatan yang bersangkutan (terdakwa Maulana Akhyar, red) bukan tindak pidana.

Diakhiri dengan kata mohon pencerahan, hakim anggota Felix Da Lopez menanyakan tentang Divisi (Treasury) yang dipimpin terdakwa tidak memperhatikan ketentuan internal (Kepdir PT Bank Sumut 531/2004, red), apakah perbuatan dikategorikan merugikan keuangan negara (korupsi), menurut ahli, penyidikan kasusnya harus terang benderang.

Harus ada perhitungan akuntan publik, law opinion secara obyektif. Bila seseorang tidak punya kewenangan selidiki isi data keuangan uang diperbuat perusahaan lain dalam hal ini penjual MTN, bukanlah tindak pidana.

Sementara pendapat ahli akuntan dan perbankan Chair Loebis, sulit diterima akal sehat bila pertanggungjawaban hukum dilimpahkan sepenuhnya kepada Maulana Akhyar selaku Pimpinan Divisi Treasury PT Bank Sumut.

Di satu sisi, terdakwa Maulana memiliki tanggung jawab untuk mencari keuntungan termasuk di pasar modal. Posisi terdakwa juga di tingkat menengah. Pembelian MTN milik PT SNP Finance, tidak mungkin terjadi tanpa persetujuan unsur Direksi bank daerah kebanggaan Sumut tersebut. 

Artinya kalau pun ada indikasi kesalahan, unsur Direksi sebagai pimpinan juga harus dimintai pertanggungjawaban.

Usai persidangan, anggota tim PH terdakwa Andri Irvandi, Udhin Wibowo SH menguraikan, mengutip pendapat ahli Atja Sandjaya, dakwaan JPU pidana turut serta juga terbantahkan di persidangan barusan. Karena harus ada unsur kesengajaan berbentuk kemauan dan pengetahuan. 

Biarpun ada kemauan tapi tidak memiliki pengetahuan apa yang dia perbuat suatu tindak pidana, maka tidak bisa dihukum atau dimintai pertanggungjawaban pidana. Demikian sebaliknya.

“Seperti kata saksi ahli yang dihadirkan dalam persidangan, menyatakan bahwa syarat untuk dapat dinyatakan turut serta dimana di dalam kasus ini pihak klien kita dinyatakan ikut serta suatu tindak pidana korupsi, harus ada syarat mau dan tau, dia tau bahwa dokumen-dokumen yang digunakan oleh PT SNP adalah dokumen-dokumen yang tidak benar,” ujarnya.

“Dia harus tau itu, ketika dia tidak mengetahui kalau dokumen-dokumen itu tidak benar, itu  dia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban secara pidana,” sambung Udhin Wibowo.

Selain itu, kata Udhin, juga ada syarat mau. Dia tau kalau dia tidak mau tidak akan terjadi suatu tindak pidana. 

Nah, kalau dia melakukan dan membantu tapi dia tidak tau bahwa dokumen digunakan SNP untuk menerbitkan MTN itu tidak benar. Maka itu tidak bisa dikenai pertanggungjawaban tindak pidana, karena dia tidak tau dan tidak ada unsur kesengajaan dia. 

“Jadi, dia hanya melakukan kewenangan dia, tugasnya yakni menjual tanpa tau produk itu didasari oleh dokumen yang bermasalah,” ungkapnya.

Dan apabila hal itu terjadi, kata Udhin, maka yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah pembuat dokumen yang bermasalah tersebut.

“Menurut pemaparan ahli di persidangan, sepanjang tidak ada syarat tau dan mau itu, maka tidak dapat diterapkan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana,” pungkasnya.

[MU-01]

  • Bagikan
Call Now ButtonKRITIK & SARAN