Home / SEKITAR KITA

Kamis, 25 Februari 2021 - 13:55 WIB

HBB Apresiasi Kejari Pemantangsiantar Terbitkan SKPP untuk 4 Nakes Dijerat Menista Agama

Ket Foto : Ketua Umum DPP HBB Horas Bangso Batak (HBB) Lamsiang Sitompul SH MH.

Ket Foto : Ketua Umum DPP HBB Horas Bangso Batak (HBB) Lamsiang Sitompul SH MH.

 

MediaUtama | Medan – Kejaksaan Negeri (Kejari) Pematang Siantar akhirnya menghentikan penuntutan terhadap 4 nakes yang menjadi tersangka karena memandikan jenazah seorang wanita pasien suspek COVID-19. Unsur penistaan terhadap salah satu agama tidak terbukti.

Penertiban Surat Ketetapan Pemberhentian Penuntutan (SKPP) itu pun mendapat apresiasi dari Ketua Umum DPP Horas Bangso Batak (HBB) Lamsiang Sitompul SH MH.

“Kita apresiasi langkah yang telah diambil oleh Kejari Pematangsiantar, karena kita juga sependapat bahwa tidak ada unsur dituduhkan dalam proses pelaksanaan pelayanan di rumah sakit,” ujarnya kepada wartawan menanggapi penetapan pemberhentian penuntutan tersebut, Kamis (25/02/2021).

Menurutnya, keputusan ini menjadi langkah yang tepat untuk menyikapi peristiwa yang sedang terjadi. Dimana 4 nakes yang disangkakan terkesan dikriminalisasi karena adanya gerakan massa untuk melakukan penuntutan. “Kita yakin, hukum akan menjadi benteng yang kuat ke depan dalam mengawal tatanan sosial,” ujarnya.

Kembali dikatakan Lamsiang Sitompul hal ini diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana sebagai Lex Generalis (Hukum Umum) Pasal 14 huruf h menyatakan bahwa Penuntut Umum mempunyai wewenang menutup perkara demi kepentingan hukum. 

IKLAN ADS
Baca Juga :  Resmi! Kasetukpa Polri Lantik Perangkat Korps Resimen Siswa SIP 50 WSA

Kemudian Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagai Lex Specialis (Hukum Khusus), Pasal 35 huruf c, Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. 

Pada penjelasan ketentuan Pasal 35 c disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat luas. 

“Sementara kalau kita baca pasal tentang penistaan Agama yang sesuai pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965 menyatakan setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum.”

“Untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu” dan dikaitkan dengan tindakan yang dilakukan oleh para tenaga kesehatan tersebut sangat tidak memenuhi unsur dari pasal tersebut,” tandasnya.

 

Baca Juga :  Buntut Pengusiran, Bobby Mau Perbaiki Hubungan dengan Jurnalis

[MU-11]

Share :

Baca Juga

SEKITAR KITA

Masyarakat Karo Sambut Kunker Kapolda Sumut Bersama Ketua Bhayangkari

SEKITAR KITA

Audensi dengan Management PKS PTPN V SEI Tapung, Ini Tuntutan HIMAPELTA

SEKITAR KITA

Kapolsek Medan Helvetia Berikan Reward Kepada Anggotanya yang Berprestasi

SEKITAR KITA

Jum’at Barokah, Sat Lantas Polres Madina Santuni Anak Yatim – Piatu Yayasan Darul Istiqomah Hidayatullah

SEKITAR KITA

DPC Re-Born Medan Amplas Jemput Aspirasi Pedagang di Pasar Baru Simpang Limun

SEKITAR KITA

Hasrul Benny Harahap SH M.Hum Figur Pemimpin Masa Depan Kota Medan

SEKITAR KITA

Kapolsek Medan Helvetia Hadiri Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Rutan Wanita Medan

SEKITAR KITA

Komunal Sumut Siap Berkontribusi Dalam Pengembangan Food Estate