MediaUtama | Deli Serdang – Seorang pria yang diduga oknum anggota TNI disebut-sebut bertugas di Kesdam Kodam I/Bukit Barisan marah saat terkena Razia Yustisi Protokol Kesehatan oleh tim Gugus Tugas Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Sabtu (03/10/2020) pagi, di Jalan Besar Delitua tepatnya di depan Kantor Pemadam Kebakaran Delitua.
Para petugas berjaga memberhentikan pengendara yang tidak menggunakan masker untuk mencegah laju penyebaran Covid-19.
Namun, petugas yang tengah menggelar operasi tampak beberapa tim Gugus Tugas dan Camat Delitua, Wakil Karo-Karo pun sempat berdebat dengan oknum anggota TNI tersebut.
Peristiwa itu bermula, ketika itu oknum TNI tersebut melintas dengan mengendarai sepeda motor matic Honda Vario berwarna hitam tanpa mengenakan masker, karena tak memakai masker, petugas langsung memberhentikan pengendara yang disebut-sebut merupakan anggota TNI tersebut.
“Dia ngaku mau ke Batalyon, karena dia tak pakai masker, jadi kami berhentikan dan kami beri masker namun dia marah-marah sembari mengaku anggota TNI,” terang Subiyatno Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Deli serdang.
Peristiwa tersebut pun, sempat menjadi perhatian warga sekitar dan pengendara lalu lintas yang tengah melintas di lokasi.
Dari pantauan, usai meninggalkan lokasi operasi Yustisi, oknum anggota TNI tersebut pun langsung melepas kembali masker yang ia kenakan dan langsung tancap gas.
Terpisah, Wadan Yon Armed 02/05 Mayor Oki saat dikonfirmasi terkait memastikan kedinasan oknum tersebut mempertanyakan ke salah satu anggotanya.
“Siap, ia mantan Armed, sekarang berdinas di Kesdam,” jawab salah seorang anggota Armed saat ditanya Mayor Oki dalam percakapan singkat via WhatsApp.
Perbuatan oknum Anggota TNI tersebut, tak sejalan dengan Instruksi Presiden RI Joko widodo yang meminta TNI dan Polri untuk terlibat langsung dalam pencegahan dan penanganan virus Covid-19.
Dimana Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa oleh Presiden Republik Indonesia menjadi Wakil Ketua Komite Pelaksana Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
[ET]
