Terkait Dugaan Pungli Guru Honorer di Simalungun, Ini Kata Komisi III DPR RI  

  • Bagikan

MediaUtama | Simalungun – Terkait dugaan pungli guru honorer di Kabupaten Simalungun, Anggota Komisi III DPR RI, DR. Junimart Girsang yang membidangi hukum, hak azasi manusia dan keamanan dari Fraksi partai PDI Perjuangan mengaku masih ada menemukan pemerintah daerah (Pemda) yang melakukan pungutan uang untuk memperpanjang masa kerja tenaga honorer. 

Untuk itu, ia meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) segera menindak tegas dan mengawasi kepala daerah yang melakukan pungutan liar (pungli).

“Ini tugas dan kewenangan Kemendagri mengawasi para kepala daerah. Sampai sekarang mereka masih menerima tenaga honorer dan minta duit Pak, ini terjadi di Simalungun,” ungkap Junimart dalam rapat kerja bersama pemerintah di Komisi II DPR RI, Senin (18/01/2021).

Junimart mencontohkan di Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara sampai saat ini terdapat 1.210 tenaga honorer yang kontraknya sudah habis satu tahun. Setahunya, mereka bisa membayar uang untuk memperpanjang masa kerjanya.

Junimart menjelaskan, setiap tenaga honorer dikenakan biaya sebesar Rp2 juta per orang atau setiap setahun dengan catatan mempunyai orang dalam atau pejabat daerah. Sementara jika tidak mempunyai kenalan atau backing, akan dimintai sebesar Rp10 juta per orang.

“Ini lah yang membuat banyak tenaga honorer menuntut untuk diangkat jadi PNS, tenaga kontrak, dan segala macam. Jadi, tolong Pak Mendagri ini diawasi, boleh dicek ke sana,” pungkas Junimart. 

[Sagar]

 14 views

  • Bagikan
Call Now ButtonKRITIK & SARAN