Medan, Mediautama.news – Para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Medan mengalami 6 permasalahan mendasar. Karenanya, perlu perhatian serius mencari jalan keluarnya dan masuk dalam program Pemerintah Kota Medan, bagaimana kesejahteraan mereka bisa meningkat.
Hal itu terungkap dalam jawaban Fraksi Partai Gerindra DPRD Medan terhadap pendapat kepala daerah atas Ranperda Inisiatif DPRD Kota Medan tentang Perlindungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang dibacakan Dedi A Nasution, Selasa (31/1/2023), di ruang paripurna DPRD Medan.
Fraksi Gerindra, lanjutnya, meminta agar Pemko Medan memberikan solusi terbaik, sehingga permasalahan ini dapat teratasi. Salah satunya dengan memberikan pelatihan-pelatihan dan mempermudah perizinan pelaku UMKM.
Ke 6 permasalahan yang dihadapi para pelaku UMKM, jelasnya, adalah terkait kurangnya modal, pemasaran dan pangsa pasar, kurangnya teknologi dan kemasan produk, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), akses kemitraan dan jaringan usaha serta perizinan.
Dengan adanya Ranperda DPRD Kota Medan tentang Perlindungan dan Pengembangan UMKM ini, lanjut Dedi, Pemko Medan harus mencarikan solusi yang tepat dan jitu, sehingga pelaku UMKM dapat bertahan di tengah kerasnya persaingan dan bangkit kembali setelah mengalami keterpurukan akibat pandemi Covid-19 kemarin.
Menurutnya, Pemko Medan harus terus membuka jaringan dengan beberapa Bank yang dapat memfasilitasi pemberian pinjaman lunak kepada UMKM di Kota Medan, serta memberikan pelatihan dalam upaya menjadikan SDM mampu mengelola usahanya dengan baik.
Fraksi Gerindra juga meminta Pemko Medan terus berusaha untuk lebih mengenalkan produksi karya UMKM di Kota Medan dengan mengikutsertakan dalam berbagai kegiatan maupun bazar yang digelar pemerintah daerah lainnya.
“Karena menurut kami, bazar maupun pameran itu adalah media yang cukup ampuh untuk promosikan hasil produk UMKM tersebut,” tegasnya.(Dewa 1)
Editor : Wilfrid Sinaga
