Jakarta, Mediautama.news – Pemerintah Indonesia bersiap mengumumkan paket kebijakan ekonomi untuk merespons dampak global dari konflik antara Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran yang memicu gejolak harga energi dunia.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menyampaikan bahwa kebijakan tersebut akan diumumkan pada Selasa (31/3/2026) pukul 19.00 WIB.
“Seluruh kebijakan terkait mitigasi risiko dinamika global, seperti WFH, penyesuaian anggaran, hingga program B-50, akan diumumkan besok,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (30/3/2026), mengutip CNBC Indonesia..
Langkah ini, jelasnya, diambil menyusul meningkatnya tekanan ekonomi global akibat konflik yang bermula dari serangan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump terhadap Iran pada akhir Februari 2026.
Ketegangan tersebut kian memanas setelah Iran menutup Selat Hormuz, jalur vital perdagangan minyak dunia—yang berdampak langsung pada lonjakan harga energi, termasuk bahan bakar minyak (BBM). Sejumlah negara telah lebih dulu mengambil langkah cepat untuk menahan dampak ekonomi yang meluas.
Di Australia, pemerintah mengumumkan kebijakan darurat berupa pemangkasan pajak bahan bakar dan penghapusan sementara biaya jalan bagi kendaraan berat selama tiga bulan.
Perdana Menteri Anthony Albanese menyatakan bahwa kebijakan ini bertujuan menekan lonjakan biaya hidup akibat kenaikan harga energi global. “Kami memahami tekanan biaya yang dirasakan masyarakat sangat nyata karena dampak konflik global,” ujar Albanese.
Pemerintah Australia juga memangkas setengah cukai bensin dan solar, yang diperkirakan menurunkan harga BBM hingga 26,3 sen dolar Australia per liter. Menteri Keuangan Jim Chalmers menyebut total biaya kebijakan ini mencapai sekitar 2,55 miliar dolar Australia.
Selain itu, Canberra turut mengaktifkan rencana keamanan bahan bakar nasional yang melibatkan pemerintah negara bagian untuk memastikan distribusi energi tetap lancar, terutama di wilayah regional.
Sementara itu, Vietnam mengambil langkah dengan menghapus sementara pajak perlindungan lingkungan untuk bahan bakar minyak. Kebijakan ini berlaku hingga 15 April 2026 dan ditujukan untuk menekan lonjakan harga BBM di dalam negeri.
Kementerian Perdagangan Vietnam menyebut langkah tersebut sebagai solusi mendesak guna menjaga stabilitas pasar energi di tengah gangguan pasokan global. Kebijakan ini diperkirakan mampu menurunkan harga bensin hingga 26 persen dan solar lebih dari 15 persen.
Langkah serupa juga ditempuh India. Menteri Keuangan Nirmala Sitharaman mengumumkan pemangkasan bea cukai untuk bensin dan solar domestik, serta penetapan tarif ekspor baru untuk produk energi seperti solar dan bahan bakar turbin penerbangan.
Berbagai respons tersebut menunjukkan meningkatnya kewaspadaan negara-negara terhadap dampak konflik di kawasan Timur Tengah yang berpotensi memperburuk stabilitas ekonomi global. Indonesia pun kini bersiap mengambil langkah strategis guna menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah tekanan tersebut.(r)
Editor: Edward
